KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% masih menuai perdebatan.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mempertanyakan keandalan indikator yang digunakan BPS, terutama klaim adanya shifting konsumsi dari ritel fisik ke platform daring serta lonjakan transaksi digital.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, penjelasan tersebut tidak cukup kuat menjelaskan diskrepansi data, terutama ketika data ritel menunjukkan pelemahan.

Tugu Insurance Sabet Penghargaan The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

Menurutnya, kontribusi perdagangan daring terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terlalu kecil untuk menjelaskan penurunan ritel secara keseluruhan.

Baca Juga: Ekonom Menilai Postur APBN 2026 Belum Cukup Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Pada masa pandemi, pergeseran ke online memang sempat terlihat, tetapi tidak sampai mengubah kinerja sektor ritel maupun output industri.

"Justru shifting konsumsi memperbesar impor barang jadi yang mengurangi komponen net ekspor," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (18/8).

Lebih lanjut, Bhima menilai lonjakan transaksi QRIS juga tidak otomatis merefleksikan konsumsi baru.

"Transaksi QRIS naik, tapi pembelian tetap dilakukan di toko fisik maka pengaruhnya juga kecil karena shifting-nya cuma di instrumen pembayaran," katanya.

Selain sektor konsumsi, Bhima juga menyoroti data investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Menurutnya, pemerintah perlu lebih transparan membedakan apakah barang modal yang diimpor sudah beroperasi atau masih berupa aset pasif.

"Karena efeknya akan berbeda jika mesin belum beroperasi tidak bisa dijadikan pendorong PMTB," imbuh Bhima.

"Bagaimana dengan alutsista yang dicatat di komponen investasi, harusnya di impor dan belanja pemerintah," pungkasnya. 

Baca Juga: Strategi Ekonomi Prabowo Disebut Mirip Jepang dan Korea, Tapi Ada Tantangannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News