KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia telah melaksanakan pemungutan suara Pemilu 2024. Pemerintahan baru punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan berbagai sektor khususnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%-7%.

Ekonom Center on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, target pertumbuhan ekonomi 6%-7% bisa terwujud tergantung dari pertumbuhan sektor industri manufakturnya. "Ketika pemerintah baru ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5%, sektor unggulan yang kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu sektor unggulan adalah industri manufaktur," sambungnya.

Menurut Yusuf, kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri manufaktur perlu dilihat kembali apakah sudah berjalan sesuai rencana pengembangan industri.  

Yusuf juga menyoroti solusi untuk menurunkan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan. Pemerintah perlu mengombinasikan penyelenggaraan program bantuan sosial yang tepat sasaran dan kesehatan, bersamaan dengan upaya untuk mendorong pencipta lapangan kerja berkualitas. 

Menurut dia, lapangan kerja berkualitas adalah lapangan kerja di sektor formal yang bisa menyediakan upah yang sesuai dengan tingkat kebutuhan harga masyarakat luas saat ini.  

Baca Juga: KPU Umumkan Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Begini Dampaknya Terhadap Pasar Obligasi

"Kalau kita bicara tekanan gejolak pasar global, maka salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah baru adalah menurunkan tingkat kerentanan ekonomi domestik terhadap perekonomian global," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, untuk sampai ke sana diperlukan koordinasi antar kementerian/lembaga, baik di level pusat dan daerah. Karena solusi yang bisa ditawarkan adalah solusi jangka panjang.

Dia menyebut, dua solusi untuk meredam gejolak ekonomi global adalah menurunkan tingkat ketergantungan impor dan memperdalam pasar keuangan.

"Dua solusi ini yang menurut saya relevan dalam upaya mengurangi tekanan dari pasar global itu sendiri," ujar dia.

Baca Juga: Rekapitulasi Rampung, Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024

Yusuf juga menyoroti ikhwal belanja negara yang populis seperti program makan siang gratis yang berpotensi akan mengeruk dana APBN. "Intinya tidak hanya program makan siang gratis tetapi juga seluruh program yang akan dibawa pemerintahan baru perlu melewati tahapan analisis biaya manfaat," ujar dia.

Lewat analisis tersebut, bisa dilihat perhitungan biaya dan manfaat bagi ekonomi secara nasional. "Apakah ada alternatif program yang mirip dengan biaya yang relatif lebih murah, terutama jika dikaitkan dengan kondisi penerimaan yang relatif masih rendah," pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati