KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Program-program prioritas yang dijanjikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 2026 sejalan dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dinilai berisiko menambah beban penerimaan negara jika tidak disusun secara realistis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa asumsi makro yang menjadi dasar perencanaan APBN 2026 akan sangat menentukan arah penerimaan negara.

“Logikanya, asumsi makro target penerimaan yang tinggi itu jadi patokan pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro ini harus dibuat realistis, supaya proyeksi penerimaan juga realistis,” ujar Faisal kepada Kontan, Minggu (18/8/2025).

Tips Menabung Aman, Menguntungkan, dan Fleksibel di Bank Digital Bunga Tinggi

Baca Juga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Tahun Depan, Ekonom Beberkan Tantangannya

Faisal menilai, jika target penerimaan dipatok terlalu tinggi, risiko yang muncul adalah beban tambahan pada wajib pajak yang selama ini sudah patuh. 

“Kalau target yang ditetapkan lebih tinggi daripada kemampuan, dikhawatirkan akan membebani. Apalagi jika dikejar dari setoran BUMN, pajak badan maupun individu. Ini ibarat berburu di kebun binatang,” tegasnya.

Selain sisi penerimaan, Faisal juga menyoroti tantangan belanja negara untuk menopang program-program Prabowo. Menurutnya, daya beli masyarakat yang melemah, tekanan di sejumlah sektor usaha, hingga maraknya PHK dapat membuat realisasi penerimaan sulit tercapai.

“Tantangan paling besar mewujudkan penerimaan dalam kondisi ekonomi sekarang tidak mudah. Harus hati-hati, jangan sampai justru backfire terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, khawatirnya malah jadinya menekan,” jelasnya.

Baca Juga: Menkeu Beberkan Strategi Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Ia juga menekankan bahwa efektivitas belanja negara akan sangat menentukan keberhasilan program pemerintahan baru. Berdasarkan catatannya, implementasi program prioritas pada 2025 masih rendah, sehingga berpotensi menjadi hambatan di tahun-tahun berikutnya.

“Tantangannya masih cukup besar, dibutuhkan soliditas dari tim Pak Prabowo, terutama kementerian teknis bersama Kementerian Keuangan,” pungkas Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News