KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,12%, namun melambat dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61%.

Meski demikian, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya selaras dengan capaian pertumbuhan tersebut.

Menurut Huda, sedikitnya ada lima catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait kualitas pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Semester II Diproyeksi Melambat, Dibayangi Faktor Daya Beli

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ia menyoroti data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia yang cenderung melemah sejak awal tahun.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat," ujar Huda dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Ia mencatat, pertumbuhan IKK secara tahunan hanya mencapai 1,0% pada April 2026, meningkat menjadi 2,9% pada Mei 2026, lalu kembali stagnan menjadi 0,0% pada Juni 2026. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tidak adanya peningkatan signifikan pada optimisme maupun daya beli masyarakat.

Catatan kedua berkaitan dengan sektor perdagangan atau ritel. Pemerintah mencatat sektor ini tumbuh 6,39% pada kuartal II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,38% pada periode yang sama tahun lalu.

Namun, Huda menilai capaian tersebut bertolak belakang dengan data Indeks Penjualan Riil (IPR) Bank Indonesia yang justru mengalami kontraksi sepanjang April hingga Juni 2026.

Ia merinci, IPR tercatat turun 3,67% pada April, minus 3,89% pada Mei, dan kembali melemah menjadi minus 4,44% pada Juni dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Bulog Perluas Distribusi Beras Premium ke Ritel Modern

Menurut Huda, salah satu faktor yang mendongkrak pertumbuhan sektor perdagangan berasal dari pengiriman mobil niaga untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Alasannya adalah adanya pengiriman mobil niaga untuk keperluan KDKMP yang jumlahnya tidak besar dan nilai tambah penjualannya juga kecil. Selain itu, mobil niaga juga diimpor sehingga nilai tambah ke industri juga sangat kecil," jelasnya.

Catatan ketiga menyangkut sektor industri pengolahan nonmigas yang tumbuh 5,32% pada kuartal II 2026. Menurut Huda, angka tersebut terlihat janggal apabila dibandingkan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia.

Ia mencatat PMI manufaktur pada April berada di level 49,1, naik tipis menjadi 50,0 pada Mei, lalu kembali turun ke 46,9 pada Juni 2026.

"Ketika di bawah 50 maka perusahaan tidak melakukan ekspansi usahanya yang artinya tambahan produksi akan sangat minim," katanya.

Selanjutnya, Huda juga menyoroti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Menurutnya, pertumbuhan investasi masih didominasi impor kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan program KDKMP.

Ia menilai kondisi tersebut justru meningkatkan ketergantungan terhadap barang impor dan berpotensi menekan industri otomotif dalam negeri.

"Artinya importasi masih menjadi penyumbang pertumbuhan PMTB dan bisa berdampak buruk ke industri pengolahan alat angkutan atau otomotif dalam negeri. Hal ini bisa jadi pembenaran kita melakukan importasi secara terus menerus," ujarnya.

Catatan terakhir berkaitan dengan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06%, lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2025 sebesar 4,97%.

Meski demikian, Huda menilai pertumbuhan tersebut tidak diikuti peningkatan proporsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi.

Berdasarkan data Bank Indonesia, porsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi hanya berada di kisaran 72%-73% pada triwulan II-2026. Padahal pada periode yang sama tahun lalu masih berada di kisaran 74%-75%.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat cenderung menahan belanja meskipun upah buruh mengalami kenaikan sekitar 3%.

"Kecurigaan saya, kenaikan konsumsi ditopang oleh orang kaya yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan pengeluaran semakin melebar," pungkas Huda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News