KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna DPR RI. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ini akan menjadi acuan pemerintah dan DPR RI dalam melakukan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN unuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada tahun depan berada pada kisaran 5,1% hingga 5,5%. Batas bawah ini ternyata lebih rendah ketimbang asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sebesar 5,2%.
Baca Juga: Wujudkan Indonesia Emas 20245, Sri Mulyani: Ekonomi RI Harus 6%-8% Sayangnya, target pertumbuhan ekonomi dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tersebut masih berada di level 5%, cenderung tidak terlalu jauh berbeda dengan asumsi dasar ekonomi makro sebelumnya. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berada di level 5% sudah realistis namun belum mencerminkan perbaikan yang fundamental dalam kinerja perekonomian Indonesia. "Tampaknya pemerintah masih melihat bahwa risiko ekonomi di 2025 masih cukup besar, sehingga range pertumbuhan ekonomi di 2025 tidak cukup optimis bisa mencapai level 6%," kata Sunarsip kepada Kontan.co.id, Senin (20/5). Seperti yang diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto pede perekonomian Indonesia bisa keluar dari jebakan 5%. Bahkan, dirinya ambisius pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi menjadi penting lantaran akan mempengaruhi indikator yang disusun dalam APBN 2025, termasuk di dalamnya indikator belanja dan juga indikator penerimaan negara.
Baca Juga: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 8%, Ekonom: Tidak Mudah "Tantangan utama sebenarnya memastikan target pertumbuhan ekonomi di batas atas 5,5% itu bisa dilakukan di periode masa transisi pemerintahan," kata Yusuf.
Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia, khususnya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa keluar dari level 5%. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5% di tengah berbagai guncangan dunia, perlu diakselerasi menjadi 6% - 8% per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, mensyaratkan keberlanjutan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas serta tranformasi ekonomi yang telah konsisten dilakukan dalam 10 tahun terakhir," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
