KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 20 tahun terakhir terjebak di kisaran 5%. Faktor tersebut juga yang salah satunya membuat Indonesia masih sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi atau high income country.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, Pemerintah sendiri menargetkan Indonesia bisa keluar dari  jebakan kelas menengah atau middle income trap dan menuju bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi atau high income country pada 2045 mendatang.

Target tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun Bappenas.

Baca Juga: Harga Pangan Masih Tinggi, Pengamat Pertanian Sarankan Pemerintah Lakukan Ini

“Satu permasalahan kita adalah pertumbuhan ekonomi selama ini berkisar di angka 5% saja atau stuck di 5%,” tutur Amalia dalam agenda Visi Indonesia 2045 dan Harapan Mewujudkan negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, Senin (29/5).

Amalia mengungkapkan, berdasarkan analisa Bappenas, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi atau high income country sebelum tahun 2045.

Oleh sebab itu, diperlukan akselerasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Amalia mengungkapkan, terdapat beberapa permasalahan yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak di 5%.

Permasalahan tersebut di antaranya, tingkat produktivitas masyarakat Indonesia masih rendah dan relatif menurun jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Malaysia, Vietnam, India dan Thailand.

“Bahkan jika dibandingkan dengan bagaimana produktivitas kerja kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang ada saat ini, kita juga di bawah China,” jelasnya.

Permasalahan lain adalah kontribusi sektor manufaktur di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun. Menurutnya kontribusi sektor manufaktur Indonesia sempat menyentuh angka 27,4% dari PDB pada 2005. Akan tetapi, pada 2022 kemarin kontribusinya justru menurun dan berada di level 18,3% dari PDB.

“Ini adalah salah satu faktor mengapa kita tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang pantas atau bisa menyediakan pendapatan yang layak dan baik untuk masyarakat. Padahal salah satu syarat agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi adalah ukurannya income per kapita,” tambahnya.

Amalia menambahkan, dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak, maka tujuan Indonesia untuk segera menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi akan segera tercapai. Selain itu, masyarakat juga akan lebih sejahtera lagi.

Baca Juga: Masyarakat Tahan Belanja, Pertumbuhan Uang Beredar Pun Melambat

Selain itu, transformasi ekonomi juga akan membawa ekonomi di setiap provinsi untuk mampu keluar dari middle income trap. Upaya transformasi super prioritas yang akan di lakukan pemerintah di antaranya, pertama peningkatan anggaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) dan menuju komersialisasi oleh industri.

Kedua,  industrialisasi, hirilirasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Ketiga, sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Keempat,  percepatan trannsisi energi didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau. Kelima, superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Keenam, integrasi konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi, dan ketujuh, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Transformasi ini, rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan harus di antara 6% sampai 7%. Diperkirakan di 2041 Indonesia  bisa keluar dari middle income trap. kalau kita bisa tumbuh rata-rata sebesar 7% dalam 20  tahun ke depan maka akan keluar dari middle income trap lebih cepat lagi yaitu di 2038,” imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi