JAKARTA. Kisruh antaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD mengenai persoalan APBD DKI berdampak pada masalah kesejahteraan. Oleh karenanya, 100 hari kerja Ahok bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat dianggap belum dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan. Pengamat Ekonomi, Sarman Simanjorang, mengatakan, kekisruhan soal APBD berdampak pada masalah kesejahteraan. "Akibat ketidaksepahaman antara Ahok dan DPRD mengenai APBD kondisi Jakarta saat ini krisis anggaran. Karena sampai saat ini, mendekati bulan Maret, APBD DKI belum jelas kapan akan disahkan," kata Sarman kepada Kompas.com, Kamis (26/2). Hal yang terdampak, lanjut dia, yakni program kesehatan, pendidikan, dan sosial DKI bisa terhambat karena tidak ada dana yang cair. Selain itu, Sarman mengatakan, hal itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat, menambah inflasi, dan juga kerugian bagi kalangan pengusaha.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta terancam
JAKARTA. Kisruh antaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD mengenai persoalan APBD DKI berdampak pada masalah kesejahteraan. Oleh karenanya, 100 hari kerja Ahok bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat dianggap belum dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan. Pengamat Ekonomi, Sarman Simanjorang, mengatakan, kekisruhan soal APBD berdampak pada masalah kesejahteraan. "Akibat ketidaksepahaman antara Ahok dan DPRD mengenai APBD kondisi Jakarta saat ini krisis anggaran. Karena sampai saat ini, mendekati bulan Maret, APBD DKI belum jelas kapan akan disahkan," kata Sarman kepada Kompas.com, Kamis (26/2). Hal yang terdampak, lanjut dia, yakni program kesehatan, pendidikan, dan sosial DKI bisa terhambat karena tidak ada dana yang cair. Selain itu, Sarman mengatakan, hal itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat, menambah inflasi, dan juga kerugian bagi kalangan pengusaha.