KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo stagnan hanya di kisaran 5%. 

Pada 2018, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-35 dunia yaitu di angka 5,7%. Menurutnya, di negara-negara maju pendapatan per kapita masyarakatnya sudah sangat tinggi ditambah tiadanya original demand. 

Sedangkan di negara berkembang, seperti Indonesia yang pendapatan perkapitanya rendah original demand masih ada. Sehingga masih sangat memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi.

Gede menambahkan, kontribusi dari sektor manufaktur (non migas) terhadap PDB selama empat tahun pemerintahan Jokowi hanya sebesar 18,5 persen per tahun, terendah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Tidak hanya itu, tax ratio atau besaran penerimaan pajak terhadap PDB di pemerintahan Jokowi - JK hanya sebesar 11,6% per tahun yang masuk dalam kategori terendah di kawasan Asia Pasifik.

"Padahal kata Jokowi saat menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata 6%-8% per tahun," ungkap Gede.

"Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, pada rezim SBY kontribusi sektor manufaktur sebesar 21,4% per tahun, era Megawati Soekarnoputri 24,4% per tahun, dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur 24,5% per tahun

Selain itu, laju penurunan angka kemiskinan di tiap pemerintahan, Pada saat pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, laju penurunan sebesar 840 ribu jiwa pertahun. Kemudian di era Megawati 570.000 jiwa per tahun dan Habibie 1,53 juta jiwa pertahun. “Pada era Jokowi ini laju penurunan orang miskin sangat lambat di mana hanya berkurang 520 ribu per tahun," ungkap Gede.

Meskipun demikian, angka kemiskinan di era pemerintahan Jokowi mengalami penurunan meskipun lamban.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini