KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menghadapi masalah serius dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, dimana bantuan sosial yang disediakan dianggap belum cukip untuk mengatasi dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menurunnya daya beli masyarakat. Meski ada harapan untuk pertumbuhan yang positif, banyak pihak meragukan keefektifan langkah yang diambil.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menekankan bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup untuk menjadi pendorong ekonomi.

“Bansos tuh kan itu hanya semacam penyangga memang bukan bisa stimulus ekonomi,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (15/7).

KB Bank dan Indonesia Eximbank Jalin Sinergi Untuk Perkuat Pembiayaan Ekspor Nasional

Menurut Bhima, anggaran bansos yang ada tidak sebanding dengan jumlah PHK massal yang terjadi, yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga: Sampai Kapan Batas Ambil Uang BSU 2025 di Kantor Pos? Jangan Sampai Hangus

Lebih lanjut, Bhima menjelaskan bahwa turunnya daya beli masyarakat dan aktivitas ekspor juga memperburuk keadaan.

“Itu tidak bisa ditanggulangi hanya lewat bantuan sosial, apalagi kan porsi bantuan sosial Indonesia terhadap PDB yang di tahun 2025 itu hanya 2,2%,” jelas Bhima.

Bhima menjelaskan juga bahwa jumlah tersebut, sekitar Rp 500 triliun, sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor industri manufaktur yang kontribusinya mencapai 18% terhadap PDB.

Bhima memberikan proyeksinya bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 akan berada di kisaran 4,6%.

Baca Juga: Anggaran Bansos Meningkat pada 2025, Pertumbuhan Ekonomi Terangkat?

“Maka coverage dari perlingungan sosial itu belum mampu untuk mengcover itu,” kata Bhima.

Ia menegaskan bahwa efisiensi pada belanja pemerintah yang signifikan dan penurunan sektor swasta merupakan tantangan besar yang harus dihadapi.

Ia memberikan saran agar pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial menjadi minimal 4% dari PDB atau sekitar Rp1.000 triliun.

“PR pemerintah sekarang ini, bansosnya ditambah, kita selalu sarankan minimum 4% dari PDB saja,” ucap Bhima.

Bhima menekankan juga pentingnya menciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor yang padat karya, untuk mencegah agar kelas menengah tidak jatuh ke dalam kemiskinan baru.

Baca Juga: Penyaluran Bansos Belum Tepat Sasaran, Kemenkeu Beberkan Sejumlah Tantangannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News