KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sinergi pusat dan daerah dalam satu tahun terakhir menunjukkan hasil signifikan, sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Pada Agustus 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan Penghargaan KLA 2025 kepada 355 kabupaten/kota—angka tertinggi sejak program ini bergulir.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa evaluasi KLA bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi instrumen pemantauan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ramah anak. “KLA telah masuk dalam RPJMN 2025–2029. Pencapaiannya mencerminkan kerja bersama pemerintah pusat dan daerah dalam membina, mendampingi, dan memfasilitasi pelindungan anak,” ujar Arifah dalam keterangannya dikutip Selasa (9/12/2025).

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Baca Juga: Sistem SAPA 129 Diperkuat untuk Optimalkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari total 355 daerah tersebut, 22 meraih predikat Utama, 69 Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Artinya, hampir 70% daerah di Indonesia telah memiliki sistem pembangunan yang menempatkan anak sebagai prioritas. Selain itu, 13 provinsi juga mendapatkan Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila 2025), menandai bahwa komitmen perlindungan anak telah bergerak dari kebijakan sektoral menjadi gerakan lintas wilayah.

Pertumbuhan kuantitatif ini diperkuat dua reformasi kelembagaan yang berjalan pada 2025. Pertama, efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mulai beroperasi secara penuh sejak Januari 2025. Kedua, implementasi Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Partisipasi Anak melalui Forum Anak, yang meningkatkan kualitas keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sejumlah daerah menunjukkan konsistensi kuat, seperti Sragen dengan predikat Utama, serta Rembang yang enam kali berturut-turut meraih predikat Nindya. Pemerintah menilai capaian tersebut bukan sekadar simbol, tetapi bukti penguatan sistem dan kolaborasi yang lebih matang dalam menghadirkan lingkungan aman dan layak bagi anak.

Dalam Penganugerahan KLA 2025, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyoroti tantangan baru terkait digitalisasi. Ia menilai, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak dicintai anak-anak. 

Baca Juga: Prabowo Sindir Anak Nakal di Sekolah, Sebut Guru Memang Harus Tegas

Dengan rata-rata waktu penggunaan gawai anak mencapai 7,5 jam per hari, daerah didorong memperluas penyediaan ruang publik aman, taman bermain, jalur sepeda, hingga ruang rekreasi sebagai penyeimbang ruang virtual dan fisik.

Di tingkat nasional, pemerintah sedang memfinalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029. Revisi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 turut disiapkan agar isu digitalisasi, disabilitas, dan inklusivitas semakin terintegrasi dalam kebijakan pembangunan anak. Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas KLA, terutama dalam mendorong daerah-daerah berpredikat Pratama dan Madya naik ke level Nindya dan Utama. 

Selanjutnya: ETF Emas Menanti Regulasi OJK

Menarik Dibaca: Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 9 Desember 2025 Turun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News