KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kredit pemilikan rumah (KPR) terus melambat. Kondisi ini berpotensi berlanjut hingga akhir tahun nanti.

Laporan analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) mencatat KPR industri perbankan hanya mampu tumbuh 4,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Mei 2026, melambat dari pertumbuhan 5,5% yoy pada Januari 2026 dan 8% yoy pada Mei 2025.

Tren serupa juga terlihat di level individu perbankan, tak terkecuali Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank dengan fokus bisnis KPR. Hingga Juni 2026, outstanding KPR BTN tumbuh 5,8% yoy menjadi Rp 309,94 triliun, melambat dari pertumbuhan 7,4% yoy pada tahun sebelumnya.

Jika dibedah, KPR nonsubsidi mencatatkan pertumbuhan yang lebih terbatas di level 2% yoy, padahal pada tahun lalu masih tumbuh 8,8% yoy. Sementara KPR subsidi berhasil melaju dari pertumbuhan 6,5% yoy menjadi 8,1% yoy.

Baca Juga: Bank Saqu Hadirkan Nilai Tambah bagi Pengguna Garmin

Menurut Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, penurunan KPR di pasar utama (primary market) disebabkan berbagai hal. Di Jawa Barat misalnya, Nixon bilang ada masalah dari sisi pasokan (supply), seperti perizinan lahan.

Namun, ia tak menampik bahwa permintaan juga belum kencang. Pada sejumlah segmen, utamanya yang di atas Rp 1 miliar, Nixon bilang permintaannya masih relatif stagnan.

Dalam kondisi ini, Nixon mengaku pihaknya jadi agresif memperluas pasar, salah satunya dengan memperkuat pasar sekunder (secondary market). Hal itu ditempuh melalui aliansi bersama penyedia jasa digital agar proses pengajuan lebih cepat.

“Jadi secondary market itu termasuk untuk yang membeli rumah bekas lalu direnovasi, atau hanya renovasi rumah saja, dan juga memperluas area rumah. Itu kami masuk bersama dengan penyedia digital yaitu Pinhome maupun Rumah123, kami akan agresif kerja sama ini,” jelas Nixon saat ditemui, Kamis (16/7/2026).

Dengan berbagai inisiatif tersebut, ia memastikan target pertumbuhan kredit bank secara umum tetap sesuai target di level 8%–10% pada akhir tahun.

Optimisme serupa juga datang dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengungkapkan, hingga Mei 2026 portofolio pembiayaan griya bank telah menembus Rp 60,8 triliun. Ia tak menyebutkan berapa besar pertumbuhannya, tetapi sebagai gambaran portofolio griya BSI tercatat sebesar Rp 58,96 triliun pada Juni 2025.

Wisnu bilang pada dasarnya segmen griya masih menjadi salah satu pendorong akselerasi kinerja bank yang memang fokus pada pembiayaan konsumer. Di saat yang sama, pihaknya juga menjaga rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) tetap rendah.

BSI meyakini pembiayaan griya bakal terus menunjukkan pertumbuhan positif. Selain didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan sesuai prinsip syariah, Wisnu bilang optimisme ini juga diperkuat oleh berbagai program pemerintah yang fokus memperluas akses masyarakat untuk memiliki rumah.

Baca Juga: Asuransi Syariah Bangkit, Nilai Kontribusi Tembus Rp 9,15 Triliun per Mei 2026

“Sinergi tersebut diharapkan semakin mendorong pertumbuhan pembiayaan perumahan syariah secara berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy justru melihat tren perlambatan KPR masih bakal berlanjut hingga akhir tahun 2026. Ia bilang penyebab utamanya adalah agresivitas kebijakan moneter dalam hal penentuan suku bunga acuan.

Dampaknya memang tak bakal terjadi seketika, melainkan dalam dua hingga tiga kuartal setelahnya. Namun, itu artinya tekanan terhadap cicilan debitur dan biaya dana perbankan justru masih bakal berlanjut hingga akhir tahun ini, bahkan mungkin awal tahun depan.

Dalam kondisi seperti itu, bank bakal cenderung lebih selektif dalam menyalurkan KPR karena biaya dana meningkat sementara risiko kredit ikut naik.

Selain faktor suku bunga, ia bilang daya beli masyarakat juga menjadi tantangan utama. Mengingat, keputusan membeli rumah merupakan komitmen jangka panjang sehingga sangat bergantung pada keyakinan rumah tangga terhadap pendapatan dan prospek ekonomi.

“Ketika pendapatan riil belum pulih dan ketidakpastian masih tinggi, banyak calon pembeli memilih menunda mengambil KPR,” sebut Yusuf.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Adira Finance Prediksi Minat Kendaraan Listrik Meningkat

Karena itu, ia melihat persoalan KPR saat ini lebih didorong oleh lemahnya permintaan daripada keterbatasan likuiditas perbankan.

Ke depan, risiko perlambatan bisa bertambah jika rupiah kembali tertekan dan mendorong Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, atau jika kualitas kredit perumahan terus memburuk.

Sebaliknya, peluang perbaikan lebih banyak datang dari kebijakan fiskal, terutama percepatan penyaluran FLPP, insentif perumahan, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. Namun begitu, sekalipun BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga pada akhir tahun, dampaknya terhadap pertumbuhan KPR kemungkinan baru akan terlihat pada 2027.

Dus, ia memproyeksikan pertumbuhan KPR nasional pada akhir 2026 berada di kisaran 4%–5%, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News