JAKARTA. Pemerintah akan mengajukan usulan perubahan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 dari kesepakatan semula. Beberapa asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, angka defisit, dan jumlah penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu bilang, Senin (13/10) besok, pemerintah akan menyampaikan perkembangan asumsi RAPBN 2009 yang terbaru. "Yang paling signifikan justru perubahan dari strategi pembiayaan kita, karena sebagian akan digeser dari utang pasar ke non-pasar atau non-utang," terang Anggito. Anggito mengimbuhkan, pemerintah akan berusaha merampungkan perubahan asumsi tersebut secepatnya. "Tapi karena waktunya sudah mepet, maka kita tidak bisa melakukan perubahan secara drastis. Yang jelas kita coba lakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada," katanya. Ia optimistis sampai akhir Oktober 2008, pembahasan RAPBN 2009 akan selesai.Menurut Anggito, pergeseran pembiayaan dilakukan karena kondisi suplai untuk pasar hingga tahun depan bakalan menciut. Pasalnya, seluruh negara dan pasar akan memucukkan konsentrasinya pada recovery. Itu sebabnya, pemerintah akan mencari strategi mencari pembiayaan non-pasar, baik dalam bentuk rupiah maupun global."Untuk global, kita akan turunkan jumlahnya secara signifikan, tapi gantinya nanti akan kita lihat lagi," katanya. Pemerintah akan membuat struktur pembiayaan dengan beberapa financing; baik yang carry over (pengalihan anggaran) 2008 maupun pool pembiayaan. Lantaran besar kemungkinan defisit APBN tahun ini akan jauh di bawah target sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka pemerintah akan menggunakan dana sisa 2008. "Over financing itu akan kita pakai pembiayaan 2009. Selain itu ada beberapa yang tidak kita eksekusi tahun ini, seperti RDI (Rekening Dana Investri), dan dana PPA (Perusahaan Pengelola Aset), termasuk juga penghematan-penghematan lain. Kita tarik tahun depan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang seharusnya kita tarik dari pembiayaan SUN pasar," kata Anggito.Nah, penghematannya seperti apa? Menurut Anggito, penghematan itu berupa pemotongan anggaran dari non-kementerian dan lembaga, termasuk belanja-belanja lain. Namun ia enggan mengatakan lebih jelas pos-pos mana saja yang akan mengalami penyusutan anggaran. Selain penghematan, pemerintah juga akan menggenjot penerimaan negara. "Kita sudah bicara informal dengan DPR, kita juga akan membahas alokasi belanja pusat dan daerah," katanya.Sedangkan untuk pembiayaan melalui pinjaman luar negeri, Anggito mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa negara donor dan lembaga donor multilateral; termasuk dari Timur Tengah. Hasilnya, menurut Anggito, sangat positif. Walaupun ada penurunan defisit, pemerintah tidak akan mengorbankan program-program prioritas termasuk juga keinginan pemerintah untuk memberikan optimalisasi ataupun eskalasi bagi proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu pemerintah tetap akan memberikan rasio 20% bagi dana pendidikan.Anggito juga mengindikasikan akan adanya penambahan cadangan pada APBN 2009. "Risiko minyak sudah turun, jadi risiko yang makro harus kita berikan tambahan bantalan, strateginya berubah. Meskipun defisitnya kita turunkan tidak akan mengubah alokasi program prioritas," katanya.Sebelumnya DPR dan pemerintah sudah bertemu secara informal. Dalam pertemuan itu, pemerintah mengusulkan beberapa perubahan asumsi makro RAPBN 2009 dan sepertinya sudah mendapat angin segar dari DPR. Beberapa perubahan asumsi makro yang diusulkan pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi dari 6,3% menjadi 6%, inflasi dari 6,2% menjadi 7%, SBI 8% menjadi 8,5%, ICP dari US$ 95 per barel menjadi US$ 90 per barel, dan kurs rupiah dari Rp 9.150 per US$ menjadi US$ 9.200-9.300 per US$.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Perubahan Asumsi Makro 2009, Pembiayaan Paling Penting
Oleh: Uji Agung Santosa
Minggu, 12 Oktober 2008 16:08 WIB
BERITA TERKAIT
Nasional
Bocoran Nota Keuangan RAPBN 2009
Nasional
Agar Kas Negara Lebih Ringan
Nasional