KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (ASPERMIGAS) Elan Biantoro menyebut potensi atas skema perubahan bagi hasil dalam kontrak production sharing contract (PSC) di Blok Cepu atas permintaan ExxonMobil Indonesia, harus diikuti dengan beberapa kepastian bagi Indonesia.

Utamanya, menurut Elan adalah terkait pengembangan gas di Blok Cepu. Menurutnya, hingga saat ini eksploitasi gas masih belum maksimal dilakukan, salah satunya karena terkendala kandungan CO2 atau karbondioksida yang cukup tinggi.

“Sampai sekarang gas belum dieksploitasi dengan baik oleh ExxonMobil. Mereka masih menghindar mengelola gasnya, karena di situ kan kandungan CO2-nya cukup tinggi, sehingga diserahkan kepada Pertamina EP Cepu yang mengelola. Harus ada komitmen mereka (ExxonMobil) untuk itu (gas),” ungkap Elan kepada Kontan, Minggu (22/02/2026).

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Untuk diketahui, saat ini terdapat proyek pengembangan gas di Blok Cepu melalui proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dikelola Pertamina EP Cepu. Adapun, proyek telah selesai dan mulai beroperasi (gas onstream) sejak akhir tahun 2022, dengan kapasitas produksi penuh 192 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Baca Juga: SKK Migas Akui Permintaan ExxonMobil Ajukan Perubahan Skema Bagi Hasil di Blok Cepu

Sedangkan, berdasarkan catatan SKK Migas, potensi gas di Blok Cepu sangat besar, dengan cadangan terbukti mencapai lebih dari 1.200 BSCF (Billion Standard Cubic Feet).

“Kalau khusus Exxon di Blok Cepu, itu mereka masih belum memproduksikan gasnya, mereka masih memproduksikan minyaknya,” tambahnya.

Selain kepastian pengelolaan gas sebagai timbal balik dari permintaan peningkatan skema bagi hasil dari sisi Exxon, Elan mengatakan Pemerintah Indonesia harus berhitung benar terkait dengan aspek keekonomiannya, terutama setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan perpanjangan izin bagi Exxon Mobil sebagai operator Blok Cepu hingga 2055.

“Kita perlu menghitung aspek ekonominya. Untuk Blok Cepu setelah perpanjangan 20 tahun ke depan. Harus jelas, mulai dari minyak dan gasnya. Bisa saja 70 (Indonesia) : 30 (Exxon) untuk minyaknya, kalau gasnya masih 60 (Indonesia) : 40 (Exxon) misalnya,” jelas Elan.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Perpanjangan Kontrak ExxonMobil di Blok Cepu hingga 2055

Aspermigas juga mengingatkan, bahwa hak kuasa usaha pertambangan migas ada di tangan negara. Dan berdasarkan konstitusi, Pemerintah berhak memutuskan bagaimana kebijakannya.

“Tapi itu semua bergantung kepada harus ada kemanfaatannya buat negara, di sisi lain juga kita menghargai juga supaya si investor yang mau berkorban untuk membawa teknologi dan biaya ke Indonesia itu untuk bekerja di sini, tentunya harus punya benefit juga atau mendapatkan profit juga,” ungkapnya.

Di sisi lain, praktisi migas sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo menyebut sebagai operator Blok Cepu, Exxon Mobil harusnya telah memberikan proposal yang sama-sama menguntungkan kepada Pemerintah Indonesia.

“Kalau konsep bagi hasil yang diubah, di mana kontraktor mengusulkan lebih besar. Itu kembali kepada keekonomian blok ersebut. Tujuan mengusulkan split bagi hasil yang lebih besar pasti adalah untuk mendapatkan keekonomian bagi kontraktor yang memadai,” tutupnya.

Sayangnya, hingga berita ini terbit, belum ada pernyataan resmi dari pihak ExxonMobil terkait detail permintaan atau negosiasi perubahan skema bagi hasil tersebut.

Baca Juga: Bahlil Bicara Soal Perubahan Bagi Hasil ExxonMobil Blok Cepu Usai Kesepakatan Trump

Selanjutnya: Hujan Sangat Lebat di Provinsi Ini, Simak Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (23/2)

Menarik Dibaca: Hujan Sangat Lebat di Provinsi Ini, Simak Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (23/2)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News