JAKARTA. Mulai tahun ini, Perum Bulog mendapatkan tugas baru menstabilkan harga pangan pokok khususnya padi, jagung dan kedelai (pajale). Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Untuk impor kedelai, Bulog termasuk pendatang baru dan belum miliki infrastruktur dan jaringan yang kuat. Agar bisa menjalankan fungsinya ini, Bulog membutuhkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur masalah teknisnya. Namun, sampai saat ini, Permendag belum juga terbit, sehingga Bulog belum bisa bergerak untuk mengimpor ataupun melakukan pengadaan kedelai.

Sebagaimana diketahui, 90% kebutuhan kedelai masih didatangkan dari impor dan sisanya lokal. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, penting bagi pemerintah memiliki stok kedelai untuk menstabilkan harga. Sebab jika suatu saat terjadi kelangkaan kedelai dan harga meningkat, maka pemerintah yang disalahkan. Padahal pada waktu bersamaan, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memegang stok kedelai.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

"Memang saat ini, harga kedelai stabil, tapi jangan lupa, kita pernah mengalami harga kedelai melonjak tinggi dan ada demo dari pengrajin tahu dan tempe, dan pemerintah disalahkan," ujar Djarot kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Supaya peristiwa serupa tidak terulang kembali, Djarot mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengendalikan harga kedelai. Karena Bulog telah mendapat tanggungjawab untuk menstabilkan harga, maka untuk teknisnya, Bulog menawarkan sejumlah usulan terkait mekanisme impor kedelai.

Ada beberapa opsi yang ditawarkan BUMN pangan ini. Pertama, Bulog akan melakukan impor sendiri. Kedua, Bulog melakukan impor kedelai bekerjasama dengan swasta.

Ketiga swasta melakukan impor kedelai berdasarkan bukti serap kedelai lokal, besarannya tergantung permendag yang akan terbit. Djarot mengatakan hal ini penting dicantumkan dalam aturan teknis impor agar semua pihak tahu aturan mainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News