JAKARTA. PT Perumnas diminta untuk siap berkompetisi dengan berbagai perusahaan asing yang ingin berinvestasi di sektor perumahan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di berbagai daerah di Tanah Air.

"Perumnas ke depan harus mampu bersaing serta mempersiapkan diri dalam menghadapi masuknya investasi asing di sektor perumahan. Saat ini sudah ada tawaran dari sejumlah perusahaan asal China yang ingin ikut dalam program pembangunan sejuta rumah dan mereka sangat antusias sekali dalam investasi ini," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

Menurut Syarif, tantangan yang dihadapi oleh Perumnas dalam program perumahan akan semakin banyak karena selain semakin terbatasnya lahan yang ada untuk perumahan masyarakat, para pesaing di sektor hunian murah juga akan datang dari luar negeri.

Namun demikian, ujar dia, pihaknya tetap meminta Perumnas untuk saling mendukung serta bersinergi dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut dalam rangka menyukseskan program pemerintah tersebut.

"Dalam dunia usaha kompetisi itu harus dilihat secara positif sehingga dapat saling mendukung satu dengan lainnya. Dan Perumnas sebagai penyedia perumahan bagi masyarakat harus mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik," katanya.

Ia mengingatkan adanya program pembangunan Satu Juta Rumah bagi masyarakat diharapkan juga dapat memacu kinerja Perumnas dalam penyediaan rumah dengan harga yang terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah juga dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah perumahan sendirian sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak pemangku kepentingan terkait guna mengatasi persoalan "backlog" (kekurangan perumahan) di Tanah Air.

"Pemerintah tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah perumahan sendiri dan hanya mengandalkan dana APBN dan APBD saja," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin.

Untuk itu, ujar dia, pengembang juga harus memiliki peran untuk ikut membantu membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau, dan masyarakat secara swadaya diharapkan juga bisa membangun rumah yang layak huni.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera akan berupaya agar semua hasil program pembangunan perumahan yang telah dibangun oleh pemerintah selama ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian.

"Jadi ke depan di lapangan diharapkan tidak lagi ditemui bangunan perumahan pemerintah seperti rumah tapak maupun rumah susun dibiarkan kosong dan tidak berpenghuni," ucap Syarif.

Ia juga menyebutkan, pihaknya masih berpegang kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa jumlah "backlog" adalah sebesar 13,6 juta rumah.

Sebelumnya, pemerintah optimistis melalui sinergi yang baik antar-institusi terkait bakal menyukseskan Program Sejuta Rumah yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada akhir April 2015.

"Saya optimistis pemerintah didukung DPR karena semua pembiayaan bisa diselesaikan bila ada pengertian yang sama dan koordinasi dengan Komisi V DPR RI, selain itu juga mengenai koordinasi dan sinergi antar-institusi yang menangani perumahan dilakukan melalui penguatan institusi tersebut," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus.

Maurin menyebutkan beberapa contoh penguatan tersebut adalah dengan memberikan suntikan dana untuk Perumnas sebesar Rp1 triliun sekaligus memberikan misi kepada Perumnas supaya lebih fokus, yaitu dengan diberikan tugas untuk hanya membangun rumah serta rumah susun untuk MBR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto