JAKARTA. Dalam hitungan hari, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan aturan kewajiban korporasi melakukan lindung nilai (hedging) atas utang valuta asing (valas). Bagi yang terlanjur tak melakukan hedging, korporasi wajin menyediakan dana secara bertahap minimal 60 hari sebelum utang itu jatuh tempo.

Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya risiko gagal bayar. Dari hasil penelitian BI, pertama, dari utang valas luar negeri yang dilakukan 44 korporasi dengan utang US$ 17,9 miliar, cuma US$ 4 miliar yang di hedging.

Celakanya, mereka mencuil 25% total utang luar negeri swasta dan 29% perusahaan yang berutang ke luar negeri. Kedua, telah terjadi konsentrasi kredit sejumlah bank pada korporasi yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Data terbaru, dari total utang korporasi sebesar Rp 1.415 triliun ke 15.020 perusahaan, terjadi konsetrasi kredit oleh 14 bank ke 5.239 korporasi senilai Rp 862 triliun. "Utang-utang debitur ini berisiko tinggi yang bisa berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan stabilitas keuangan, " ujar Halim pekan lalu.

Berkaca dari kondisi ini, BI akan mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan korporasi melakukan hedging utang. Apalagi, saat ini risiko krisis masih menghantui Indonesia,” kata Halim. Meski begitu, kata Halim, saat ini kondisi perbankan jauh lebih kuat menghadapi pemburukan kredit, bahkan bila terjadi default kredit sekalipun. Sebabnya, rasio kecukupan modal (CAR) bank-bank besar kini lebih tebal.

Bankir pun menyambut positif rencana BI itu, sebab transaksi hedging di bank akan marak. A. Bimo Noto Widigdo, EVP Head of Treasury BNI bilang, bank akan memperoleh fee based income dari transaksi hedging. Royke Tumilaar, Managing Director Treasury, Financial Institution and Special Asset Management Bank Mandiri menimpali, pihaknya siap menampung swasta atau BUMN yang ingin hedging valas. “Kami punya produk hedging valas untuk swap dan forward,” kata dia.

Saat ini, Mandiri melayani hedging sekitar tiga BUMN. Nilainya, sebesar US$ 300 juta–US$ 500 juta per bulan per perusahaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie