PEKANBARU. Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta perusahaan kehutanan dan perkebunan meningkatkan investasi pencegahan kebakaran lahan pada tahun depan. "Kita perlu bersiap untuk tahun depan. Penanganan kebakaran dengan upaya pemadaman biayanya sangat besar. Karena itu investasi untuk pencegahan kebakaran akan lebih meringankan kita," kata Arsyadjuliandi Rachman pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, di Pekanbaru, Senin (19/10). Rapat tersebut dihadiri sekitar 145 petinggi dan perwakilan perusahaan kehutanan dan perkebunan yang beroperasi di Riau. Menurut dia, kebakaran besar di Sumatera dan Kalimantan mengakibatkan banyak kerugian. Jumlah uang negara yang sudah "tersedot" untuk operasi pemadaman kebakaran sudah lebih dari Rp500 miliar dan hingga kini kebakaran masih terus terjadi. Untuk itu, ia meminta perusahaan harus lebih serius membantu menangani masalah ini dengan menyiapkan sumber daya, sarana dan infrastruktur untuk mencegah kebakaran. "Perusahaan harus memiliki sistem pemadaman yang dilengkapi peralatan yang memadai untuk merespons cepat apabila terdapat kebakaran di areanya. Perlu memiiki menara pantau dan sistem deteksi dini pencegahan kebakaran," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini. Selain itu, ia meminta perusahaan juga membantu merealisasikan 16 poin dalam rencana aksi pencegahan kebakaran lahan dan hutan Riau. Salah satunya adalah melakukan penyekatan kanal sehingga lahan gambut tidak kering saat musim kemarau. Andi Rachman menambahkan, perusahaan melalui jajaran hubungan masyarakat (humas) juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Perusahaan harus terbuka mengenai sosialisasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan Satgas Darurat Asap Riau. "Tolong humas cari data-data terakhir, sama-sama kita membantu. Masalah ini sangat sensitif, semuanya sangat sensitif, jangan ada yang memprovokasi," pesan Andi Rachman. Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyatakan baru ada 22 dari 61 perusahaan industri kehutanan di daerah itu yang dinilai benar-benar siap dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan dan hutan. "Baru ada 22 perusahaan yang sudah lakukan kesiapsiagaan penanganan kebakaran dari 61 perusahaan yang ada," kata Kepala Dinas Kehutanan Riau, Fadrizal Labay, pada rapat itu. Fadrizal Labay mengatakan tujuan dari pertemuan tersebut adalah mencari solusi terbaik agar kebakaran tidak terulang lagi pada tahun depan. Ia mengatakan 61 perusahaan tersebut terdiri dari tiga pemegang izin hak pengelolaan hutan (HPH) dan sisanya pengelola hutan tanaman industri (HTI). Pemerintah daerah kini menunggu aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai standar minimal sumber daya manusia dan infrastruktur pemadam kebakaran yang bisa menjadi acuan baku bagi perusahaan dalam beroperasi. "Kita juga akan terus melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan perusahaan," katanya. Menurut dia, evaluasi dilakukan juga untuk memastikan poin-poin rencana aksi pencegahan kebakaran lahan dan hutan benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan. Salah satu poinnya adalah melakukan penyekatan kanal yang sudah dibangun perusahaan di Riau. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Riau, total terdapat 3.887 kanal yang dibuat selama beroperasinya perusahaan kehutanan, dan yang baru terdapat sekat oleh perusahaan sekitar 2.274 kanal. Sementara itu, sekat kanal yang dibangun oleh pemerintah daerah baru sebanyak 80 unit. Labay mengatakan upaya perusahaan mutlak dilakukan untuk mencegah kebakaran karena kondisi karakteristik Riau yang mayoritas lahan gambut sangat berisiko tinggi terjadi kebakaran. "Selama tahun ini terdapat 1.800 titik panas terpantau di Riau, paling banyak 24% berada di Kabupaten Pelalawan, diikuti oleh Indragiri Hulu dan Bengkalis," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Perusahaan diminta investasi cegah kebakaran
PEKANBARU. Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta perusahaan kehutanan dan perkebunan meningkatkan investasi pencegahan kebakaran lahan pada tahun depan. "Kita perlu bersiap untuk tahun depan. Penanganan kebakaran dengan upaya pemadaman biayanya sangat besar. Karena itu investasi untuk pencegahan kebakaran akan lebih meringankan kita," kata Arsyadjuliandi Rachman pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, di Pekanbaru, Senin (19/10). Rapat tersebut dihadiri sekitar 145 petinggi dan perwakilan perusahaan kehutanan dan perkebunan yang beroperasi di Riau. Menurut dia, kebakaran besar di Sumatera dan Kalimantan mengakibatkan banyak kerugian. Jumlah uang negara yang sudah "tersedot" untuk operasi pemadaman kebakaran sudah lebih dari Rp500 miliar dan hingga kini kebakaran masih terus terjadi. Untuk itu, ia meminta perusahaan harus lebih serius membantu menangani masalah ini dengan menyiapkan sumber daya, sarana dan infrastruktur untuk mencegah kebakaran. "Perusahaan harus memiliki sistem pemadaman yang dilengkapi peralatan yang memadai untuk merespons cepat apabila terdapat kebakaran di areanya. Perlu memiiki menara pantau dan sistem deteksi dini pencegahan kebakaran," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini. Selain itu, ia meminta perusahaan juga membantu merealisasikan 16 poin dalam rencana aksi pencegahan kebakaran lahan dan hutan Riau. Salah satunya adalah melakukan penyekatan kanal sehingga lahan gambut tidak kering saat musim kemarau. Andi Rachman menambahkan, perusahaan melalui jajaran hubungan masyarakat (humas) juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Perusahaan harus terbuka mengenai sosialisasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan Satgas Darurat Asap Riau. "Tolong humas cari data-data terakhir, sama-sama kita membantu. Masalah ini sangat sensitif, semuanya sangat sensitif, jangan ada yang memprovokasi," pesan Andi Rachman. Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyatakan baru ada 22 dari 61 perusahaan industri kehutanan di daerah itu yang dinilai benar-benar siap dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan dan hutan. "Baru ada 22 perusahaan yang sudah lakukan kesiapsiagaan penanganan kebakaran dari 61 perusahaan yang ada," kata Kepala Dinas Kehutanan Riau, Fadrizal Labay, pada rapat itu. Fadrizal Labay mengatakan tujuan dari pertemuan tersebut adalah mencari solusi terbaik agar kebakaran tidak terulang lagi pada tahun depan. Ia mengatakan 61 perusahaan tersebut terdiri dari tiga pemegang izin hak pengelolaan hutan (HPH) dan sisanya pengelola hutan tanaman industri (HTI). Pemerintah daerah kini menunggu aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai standar minimal sumber daya manusia dan infrastruktur pemadam kebakaran yang bisa menjadi acuan baku bagi perusahaan dalam beroperasi. "Kita juga akan terus melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan perusahaan," katanya. Menurut dia, evaluasi dilakukan juga untuk memastikan poin-poin rencana aksi pencegahan kebakaran lahan dan hutan benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan. Salah satu poinnya adalah melakukan penyekatan kanal yang sudah dibangun perusahaan di Riau. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Riau, total terdapat 3.887 kanal yang dibuat selama beroperasinya perusahaan kehutanan, dan yang baru terdapat sekat oleh perusahaan sekitar 2.274 kanal. Sementara itu, sekat kanal yang dibangun oleh pemerintah daerah baru sebanyak 80 unit. Labay mengatakan upaya perusahaan mutlak dilakukan untuk mencegah kebakaran karena kondisi karakteristik Riau yang mayoritas lahan gambut sangat berisiko tinggi terjadi kebakaran. "Selama tahun ini terdapat 1.800 titik panas terpantau di Riau, paling banyak 24% berada di Kabupaten Pelalawan, diikuti oleh Indragiri Hulu dan Bengkalis," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
