KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian regulasi dan minimnya insentif diperkirakan menjadi salah satu pemicu rencana dua perusahaan komponen otomotif Jepang di Jawa Timur merelokasi sebagian produksi ke Vietnam.

Pengamat Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menyatakan, rencana relokasi perusahaan besar itu memberi sinyal bahwa daya saing industri komponen otomotif Indonesia sedang tertekan, khususnya dalam menarik investasi untuk teknologi electric vehicle (EV).

"Ketidakpastian kebijakan dan kurangnya insentif yang kompetitif bagi produsen komponen, telah membuat investor asing mempertimbangkan lokasi lain yang lebih profitable bagi mereka," jelasnya kepada Kontan, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Strategi Semen Indonesia (SMGR) Perkuat Bisnis Berkelanjutan

Yannes menyoroti, dua hambatan tersebut tentu juga diikuti oleh persaingan regional yang makin ketat. Di mana, negara seperti Vietnam dinilai mampu menawarkan kepastian kebijakan dan ekosistem yang lebih mendukung.

Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk memberikan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang untuk industri otomotif. "Mengingat, BEP sebuah investasi besar membutuhkan waktu yang panjang lebih dari 10 tahun," terang dia.

Selain itu, Yannes menilai pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal bagi produsen komponen yang berinvestasi dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa tax holiday maupun insentif perpajakan lainnya.

Dengan begitu, pelaku usaha disebut dapat memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan transformasi bisnis tanpa menggerus profitabilitas.

Di sisi lain, pemerintah kata Yannes juga perlu memperkuat program reskilling dan upskilling tenaga kerja secara masif guna memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

"Dengan demikian, perusahaan tidak perlu menanggung biaya dan waktu yang besar untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai," ujarnya.

Lebih lanjut, Yannes menegaskan percepatan proses perizinan investasi dan penyederhanaan birokrasi juga krusial.

Baca Juga: Pendapatan Tumbuh 10% pada 2025, Pupuk Indonesia Genjot Revitalisasi dan Hilirisasi

Selanjutnya, pemerintah melalui unit kerja terkait dinilai perlu melakukan dialog yang lebih intensif dengan pelaku industri komponen, khususnya prinsipal asing.

"Hal ini penting agar kebijakan yang dirumuskan lebih sesuai dengan kebutuhan para investor. Dukungan ini diperlukan untuk menjaga daya saing dan mencegah relokasi investasi ke negara lain," pungkas Yannes.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News