KONTAN.CO.ID. Perusahaan kelapa sawit berbasis Singapura, First Resources Ltd, membayar US$5,6 juta kepada pemerintah Indonesia terkait penyerahan sejumlah lahan perkebunan sawit yang sebelumnya dinyatakan bermasalah.

Mengutip laporan Reuters, Jumat (27/2/2026), pembayaran tersebut tercantum dalam laporan keuangan 2025 perseroan sebagai “biaya administratif” sehubungan dengan area lahan yang telah diserahkan kepada negara.

Perusahaan menyebut kewajiban itu muncul akibat perubahan regulasi tata ruang di sektor kehutanan.

Bank Mandiri 2025: Performa Solid, Perkuat Intermediasi & Mitra Strategis Pemerintah

Baca Juga: GAIKINDO Optimistis Industri Nasional Mampu Penuhi Kebutuhan Kendaraan Pick-up

Tahun lalu, satuan tugas pemerintah menyita sekitar 4,1 juta hektare lahan perkebunan yang dituding beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.

Penertiban ini menyasar perusahaan sawit besar maupun pekebun kecil, dan pemerintah menyatakan proses penyitaan masih akan berlanjut.

Kementerian Kehutanan sebelumnya memasukkan sejumlah unit usaha First Resources sebagai pihak yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.

First Resources mengungkapkan, masih terdapat potensi kewajiban tambahan atas area yang telah diidentifikasi oleh satgas namun belum diserahkan.

Meski demikian, perusahaan belum dapat memperkirakan besaran biaya yang mungkin timbul ke depan. Perseroan juga tidak merinci luas lahan yang telah maupun berpotensi untuk disita.

Dari sisi operasional, First Resources mencatat produksi crude palm oil (CPO) sebesar 1,3 juta ton pada 2025, naik sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi inti sawit (palm kernel) juga meningkat 32% menjadi 289.999 ton.

Baca Juga: Lintasarta Perkuat Solusi Lintas AI Terintegrasi

Sebagai informasi, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total luas perkebunan mencapai 16,8 juta hektare.

Sebagian lahan yang disita, sekitar 1,7 juta hektare, telah dialihkan kepada BUMN Agrinas Palma Nusantara.

Langkah ini mengubah perusahaan yang sebelumnya bergerak di jasa infrastruktur tersebut menjadi perusahaan sawit dengan area kelolaan terbesar di dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News