KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Beberapa perusahaan teknologi AS menyatakan kekecewaannya dengan keputusan hakim federal yang memblokir aplikasi baru untuk program yang melindungi imigran khususnya anak-anak yang dibawa ke Amerika Serikat dari deportasi.

Hakim Distrik AS Andrew Hanen memihak sekelompok negara bagian yang menuntut untuk mengakhiri program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Alasannya, program tersebut dibuat secara ilegal oleh mantan Presiden Barack Obama pada tahun 2012.

"Kami telah lama berargumen mendukung program ini, mengajukan amicus brief dalam kasus ini, dan kami sangat kecewa dengan keputusan (dari hakim)", kata juru bicara Google, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (18/7).

Strategi CFX Menciptakan Ekosistem Aset Kripto yang Berkualitas

Pendiri Twitter, Google dan Photoshop Adobe mendesak Kongres AS untuk bersatu melindungi penerima program DACA atau dikenal juga sebagai “Pemimpi”, dengan Google mengatakan mereka ingin DACA disahkan menjadi undang-undang.

Baca Juga: Kasus Covid-19 meledak, Thailand resmi larang pertemuan publik

"Pemimpi dan imigran membuat Amerika Serikat dan Twitter lebih baik", ujar juru bicara dari platform media sosial Twitter dalam sebuah pernyataan.

Hakim mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa program tersebut melanggar Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) ketika dibuat. Namun, ia juga mengatakan bahwa karena ada begitu banyak orang yang saat ini terdaftar dalam program hampir 650.000 orang, keputusannya akan ditunda sementara untuk kasus mereka dan aplikasi pembaruan mereka. .

Biden, yang menjadi wakil presiden ketika Obama membuat program itu, mengatakan dia ingin membuat jalur permanen menuju kewarganegaraan bagi penerima DACA.

Pada hari Sabtu, Biden bersumpah untuk mempertahankan program yang melindungi dari deportasi ratusan ribu imigran anak-anak yang dibawa ke AS dan berjanji untuk mengajukan banding atas putusan hakim yang membatalkannya serta mendesak Kongres untuk memberikan jalan menuju kewarganegaraan.

Selanjutnya: Facebook menghapus ratusan akun peretas Iran yang memata-matai personel militer AS

Editor: Herlina Kartika Dewi