JAKARTA. Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur yang akan memimpin jalannya roda pemerintah selama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saifuk Hidayat cuti untuk kampanye Pilkada DKI 2017.

Ahok dan Djarot mulai cuti Jumat (28/10) besok. Kemarin adalah pertemuan pertama Ahok dengan Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditunjuk Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menjadi Plt Gubernur DKI.

Ahok mengatakan, kesan pertamanya terhadap Sumarsono cukup baik.

"Saya pertama kali ketemu Pak Soni Sumarsono. Kalau dari fotonya sih orangnya kurang baik. Belum kenal waktu itu. Tapi begitu ketemu orangnya ternyata orang baik. Berarti Pak Mendagri enggak salah pilihnya, Pak," kata  Ahok di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (26/10) kemarin.

Selama beberapa bulan terakhir, Ahok cukup keki dengan orang yang akan menjadi Plt Gubernur Jakarta. Dia mengkhawatirkan nasib APBD DKI jika tidak ditandatangani oleh Ahok sendiri.

Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membuat peraturan yang mengizinkan seorang Plt gubernur menandatangani APBD. Ahok khawatir APBD yang ditandatangani Plt gubernur nantinya bisa digugat. Sebab, kata Ahok, mengacu pada UUD 1945 dan UU Keuangan Daerah, APBD harus ditandatangani gubernur.

Namun, sertijab telah dilakukan. Provinsi DKI Jakarta untuk sementara dipimpin seorang Plt. Ahok memasrahkan sah atau tidaknya APBD kepada Mahkamah Konstitusi yang sedang memproses gugatan uji materi UU Pilkada yang dia lakukan.

Saat ini, Ahok memilih untuk taat kepada peraturan yang berlaku.

Titip Jakarta

Ahok tampak serius berbincang dengan Sumarsono pada saat pelantikan di Kantor Kemendagri. Ternyata, Ahok menitipkan permasalahan Bekasi kepada Sumarsono.

"Jangan sampai ada gesekan antara DKI dengan Bekasi. Itu penting," ujar Ahok.

Hubungan Pemerintah Kota Bekasi erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah pengelolaan sampah. Pemprov DKI Jakarta memilki tempat pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi.

Kini, Pemprov DKI sudah melakukan swakelola terhadap TPST Bantargebang. Basuki meminta kepada Sumarsono agar tidak mengutak-atik anggaran yang dibuat Pemprov DKI untuk TPST Bantargebang.

"Saya sampaikan, kalau (saya) gagal (uji materi soal cuti petahana) di MK, kan beliau akan terlibat dalam susun anggaran, saya bilang jangan dicoret-coret urusan Bekasi, ngamuk nanti teman gua, ha-ha-ha...," kata Ahok.

Pemprov DKI Jakarta baru membuat addendum perjanjian kerja sama soal TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi. Dalam addendum itu, Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana kompensasi dari Rp 63 miliar per tahun menjadi Rp 143 miliar per tahun.

Urusan APBD DKI memang permasalahan yang paling penting untuk dititipkan Ahok kepada Sumarsono. Sebab hal itu terkait pelaksanaan pemerintahan pada tahun 2017.

Ahok mengatakan, Sumarsono juga sudah meminta dia agar Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melekat dengan Sumarsono.

"Beliau kepingin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu melekat dengan beliau supaya bisa langsung nyambung," ujar Ahok.

Ahok juga meminta Sumarsono agar mengontrol ke lapangan. Dia meminta Plt Gubernur DKI mencoret kontraktor yang bandel dalam membangun infrastruktur.

Selain itu, ia mewanti-wanti Plt Gubernur untuk bersedia aktivitasnya direkam oleh kamera dari Dinas Kominfomas DKI Jakarta.

Sumarsono sendiri menargetkan percepatan pembahasan APBD DKI 2017. Sebab, selama dua tahun terakhir, pembahasan APBD di Jakarta selalu lama. Ia berharap kerja sama dengan DPRD Jakarta akan membawa solusi pada percepatan pembahasan APBD.

"Pokoknya sebelum Desember semua harus selesai," kata Sumarsono. (Jessi Carina)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie