JAKARTA. Fraksi partai Golongan Karya (Gokar) mengemukakan pandangan fraksi pada Sidang Paripurna DPRD, Senin (6/10), mengenai permohonan pengunduran diri Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta. Golkar berpandangan, pengunduran diri cukup diumumkan oleh Ketua DPRD di rapat paripurna lalu diusulkan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri karena Jokowi mengundurkan diri atas permintaannya sendiri. Zainuddin MH yang membacakan pandangan fraksi Golkar menyatakan, pihaknya menerima pengunduran diri Jokowi dan dengan segera dipersiapkan penggantinya. "Kepada partai pengusung agar segera mempersiapkan penggantinya untuk menghindari terjadinya stagnasi pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara," ungkapnya. Ia memberi catatan mengenai permasalahan di Jakarta yang masih harus dibenahi. Seperti kemacetan lalu lintas, pengadaan bus Transjakarta yang memiliki kualitas buruk, Mass Rapid Transit, pembangunan Stadion Olahraga BMW, dan birokrasi yang tidak sesuai dengan fungsi dan jabatannya akibat dari tidak adanya parameter yang jelas terhadap mekanisme lelang jabatan. "Menurut Fraksi Partai Golkar pemasalahan tersebut sebagai akibat kurangnya penentu kebijakan yang tegas, santun, dan berwibawa untuk memicu kinerja pelaksana tugas (SKPD)," tegas Zainuddin.
Pesan Fraksi Golkar terkait mundurnya Jokowi
JAKARTA. Fraksi partai Golongan Karya (Gokar) mengemukakan pandangan fraksi pada Sidang Paripurna DPRD, Senin (6/10), mengenai permohonan pengunduran diri Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta. Golkar berpandangan, pengunduran diri cukup diumumkan oleh Ketua DPRD di rapat paripurna lalu diusulkan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri karena Jokowi mengundurkan diri atas permintaannya sendiri. Zainuddin MH yang membacakan pandangan fraksi Golkar menyatakan, pihaknya menerima pengunduran diri Jokowi dan dengan segera dipersiapkan penggantinya. "Kepada partai pengusung agar segera mempersiapkan penggantinya untuk menghindari terjadinya stagnasi pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara," ungkapnya. Ia memberi catatan mengenai permasalahan di Jakarta yang masih harus dibenahi. Seperti kemacetan lalu lintas, pengadaan bus Transjakarta yang memiliki kualitas buruk, Mass Rapid Transit, pembangunan Stadion Olahraga BMW, dan birokrasi yang tidak sesuai dengan fungsi dan jabatannya akibat dari tidak adanya parameter yang jelas terhadap mekanisme lelang jabatan. "Menurut Fraksi Partai Golkar pemasalahan tersebut sebagai akibat kurangnya penentu kebijakan yang tegas, santun, dan berwibawa untuk memicu kinerja pelaksana tugas (SKPD)," tegas Zainuddin.
