JAKARTA. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yakin, pengelolaan pesangon bakal menjadi bisnis yang gurih. Tak tanggung-tanggung asosiasi memperkirakan, bisnis baru ini membantu pengelolaan dana pensiun tumbuh hingga lima kali lipat sampai tahun 2020 mendatang.

Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) ini diharapkan bisa membantu perusahaan melakukan pencadangan dana pesangon untuk karyawan sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan. "Sehingga, saat dana ini diperlukan, tidak mengganggu arus kas perusahaan," kata Abdul Rachman, Ketua Umum Asosiasi DPLK, Rabu (30/10).

Asosiasi DPLK berharap, program pesangon bisa meningkatkan pangsa pasar DPLK. Dalam catatan asosiasi, dari 121 juta karyawan, hanya 1,5 juta karyawan yang menjadi peserta DPLK. “Secara total, terbukti tingkat penetrasi program pensiun di Indonesia baru mencapai 6%-7%, sangat rendah,” tuturnya.

Program pesangon ini juga bisa menjadi senjata baru DPLK mengumpulkan aset baru, ketika persaingan bisnis dana pensiun semakin sengit. Tahun depan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan beroperasi dan ikut menyediakan jaminan hari tua. "PPUKP sangat berbeda dengan tawaran BPJS,” kata Daneth Fitrianto, Ketua Bidang Investasi Asosiasi DPLK.

Berputar di saham

Makanya, Asoasi DPLK yakin, potensi bisnis pensiun dan pesangon masih besar. Dengan anggota 23 DPLK yang tergabung dalam asosasi, mereka mengumpulkan dana kelolaan sebesar Rp 28 triliun saat ini. Mereka yakin, akhir tahun bisa mencapai Rp 30 triliun, atau lebih tinggi 20% dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar Rp 25 triliun.

Dengan asumsi pertumbuhan 20% per tahun dengan jumlah anggota yang sama, Asosiasi DPLK akan mengelola dana hingga Rp 107,49 triliun di akhir tahun 2020. Namun, asosiasi lebih optimis, dan memperkirakan, mengelola dana Rp 150 triliun dari 5 juta peserta.

Saat ini, baru 15 DPLK yang memegang izin memasarkan PPUKP. Manulife Indonesia pekan lalu mulai memasarkan produk pesangon. Abdul menjelaskan, sudah ada dua-tiga perusahaan lain yang siap memasarkan produk ini di tahun depan.

Tahun ini, DPLK lebih agresif mencari untung. Mereka meningkatkan portofolio investasi di saham meski porsinya masih kecil. "Penempatan di saham naik menjadi Rp 1,7 triliun, dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebesar Rp 1,3 triliun," kata Daneth.

Penempatan dana terbesar masih di pasar uang, yaitu Rp 16,3 triliun atau sekitar 58% dari total dana kelolaan asosiasi. Porsi selanjutnya untuk surat berharga sebesar Rp 5 triliun, obligasi Rp 3,8 triliun.

Sedangkan di sukuk dan surat berharga syariah sebesar Rp 318 miliar, reksadana Rp 898 miliar, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Rp 21,8 miliar. Sisanya, diinvestasikan di tanah dan bangunan Rp 11 miliar. Abdul mengatakan, salah satu kendala DPLK adalah kurangnya tenaga aktuaris dan masih mengandalkan jasa konsultan aktuaria .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia