KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) meminta pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kakao (BPDP Kakao). Badan ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan mengingat produktivitas perkebunan kakao cenderung menurun dan dana pemerintah untuk perbaikan kakao tidak signifikan. Arief Zamroni, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) berharap pemerintah membiayai perbaikan tanaman kakao dari kutipan ekspor kakao. Menurutnya, pembentukan BPDP Kakao sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang memungkinkan adanya pembiayaan usaha perkebunan dari penghimpunan dana pelaku usaha. Melalui, BPDP Kakao, pemerintah dapat menetapkan kutipan terhadap ekspor komoditas yang dananya dapat digunakan langsung untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan. Kebijakan ini sudah diterapkan pada kelapa sawit dan seharusnya bisa diterapkan untuk komoditas kakao.
Petani kakao minta pembentukan BPDP Kakao
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) meminta pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kakao (BPDP Kakao). Badan ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan mengingat produktivitas perkebunan kakao cenderung menurun dan dana pemerintah untuk perbaikan kakao tidak signifikan. Arief Zamroni, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) berharap pemerintah membiayai perbaikan tanaman kakao dari kutipan ekspor kakao. Menurutnya, pembentukan BPDP Kakao sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang memungkinkan adanya pembiayaan usaha perkebunan dari penghimpunan dana pelaku usaha. Melalui, BPDP Kakao, pemerintah dapat menetapkan kutipan terhadap ekspor komoditas yang dananya dapat digunakan langsung untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan. Kebijakan ini sudah diterapkan pada kelapa sawit dan seharusnya bisa diterapkan untuk komoditas kakao.