Petani Kakao Terancam Tersisih dari Pasar Eropa, Ini Penyebabnya



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mulai 30 Desember 2026 menjadi tantangan bagi eksportir komoditas Indonesia yang menyasar pasar Uni Eropa. Salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan adalah memastikan petani kecil memiliki data geolokasi lahan sebagai syarat ketertelusuran produk.

Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) Jeffrey Haribowo mengatakan kesiapan industri pengolahan dan eksportir besar komoditas kakao dinilai relatif sudah siap. Sejumlah perusahaan bahkan telah membangun sistem ketertelusuran internal sejak beberapa tahun terakhir.

"Namun, pemahaman di tingkat petani swadaya dan pedagang pengumpul masih bervariasi karena struktur rantai pasok kakao Indonesia yang didominasi perkebunan rakyat berlapis, sehingga sosialisasi terus kami gencarkan," ujar Jeffrey kepada Kontan pada Kamis (19/11/2026).


Salah satu tantangan terbesar adalah ketersediaan data geolokasi kebun. Saat ini, lahan yang telah terpetakan umumnya berasal dari petani yang tergabung dalam program kemitraan perusahaan. Sementara itu, pendataan petani swadaya masih terus dipercepat.

Baca Juga: Astrindo (BIPI) Optimistis Mampu Raup Pendapatan US$ 140 Juta hingga Akhir 2026

Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan literasi digital di daerah terpencil, lokasi kebun yang terfragmentasi, serta sinkronisasi dokumen legalitas lahan seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Di sisi lain, eksportir dan industri pengolahan yang menyasar pasar Eropa mulai memasukkan data geolokasi sebagai salah satu persyaratan dalam proses uji tuntas atau due diligence pembelian bahan baku.

"Respons petani umumnya sangat kooperatif jika dibarengi pendampingan langsung, meski sebagian petani yang belum tersentuh program masih melihatnya sebagai tantangan administratif baru," kata Jeffrey.

Sebaliknya, bagi petani yang belum tersentuh program pendampingan, ketentuan tersebut masih dipandang sebagai tambahan beban administratif yang berpotensi menimbulkan risiko eksklusi bagi petani kecil dari rantai pasok ekspor ke Uni Eropa. Petani yang belum memiliki data geolokasi berisiko kehilangan akses ke pasar tersebut, termasuk peluang memperoleh nilai tambah maupun harga premium.

Baca Juga: Bundamedik (BMHS) Gandeng Mayo Clinic, Garap Layanan Bedah Robotik di Pasar Premium

Meski demikian, kata Jeffrey, hasil panen petani masih berpeluang diserap pasar domestik dan negara tujuan ekspor lainnya. Untuk itu, pendampingan perlu dipercepat agar penerapan EUDR tidak justru membuat petani kecil tertinggal dari rantai perdagangan global.

Adapun, terkait pembiayaan, biaya pemetaan lahan dinilai tidak semestinya dibebankan kepada petani kecil. Tanggung jawab tersebut idealnya dibagi antara pemerintah, pelaku industri, serta dukungan dari Uni Eropa sebagai pihak yang menerbitkan regulasi.

Jeffrey menilai saat ini pemerintah telah memberikan dukungan melalui pengembangan infrastruktur data ketertelusuran nasional dan percepatan penerbitan STDB. Upaya tersebut terus disinergikan bersama ASKINDO-CSP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News