JAKARTA. Petani kelapa sawit yang menjadi mitra PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMART) mulai gerah dengan keputusan PT Nestle Indonesia menghentikan pembelian crude palm oil (CPO) secara sepihak. Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengancam akan memboikot produk Nestle di Indonesia.

"Kami akan memboikot produk Nestle dan mengintruksikan anggota kami untuk tidak menggunakan produk mereka,” cetus Sekretaris Umum Apkasindo, Asmar Arsjad, Senin (22/3).

Menurut Asmar, ancaman itu dilakukan lantaran perusahaan Eropa itu enggan memverifikasi keputusan penghentian kontrak pembelian CPO kepada SMART. Padahal, pemutusan kontrak akan membuat harga pembelian tandan buah segar (TBS) dari SMART kepada petani turun. Catatan saja, Nestle memutuskan kontrak setelah LSM lingkungan, Greenpease, menuding produksi CPO SMART merusak lingkungan. Kondisi serupa dilakukan PT Unilever Indonesia, 2009 lalu.

Kekhawatiran Apkasindo ini beralasan. Sebab, petani sudah menderita saat Unilever juga memutuskan kontrak pembelian CPO kepada SMART. Asmar bilang, akibat keputusan Unilever, harga TBS turun 17% dari Rp 1.460 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.200 per kg. Keputusan ini membuat pasar SMART berkurang dan anak usaha Sinar Mas ini memangkas pembelian TBS dari petani.

Akibat aksi Unilever tersebut, Apkasindo pun mengancam memboikot produk perusahaan yang bermarkas di Belanda ini. Cuma, sampai sekarang ancaman itu belum dilaksanakan lantaran Apkasindo masih menanti hasil kerja tim independen yang dibentuk Unilever dan SMART.

Asmar bercerita, ancaman memboikot Nestle akan mereka lakukan dengan cara mengindentifikasi produk perusahaan asal Eropa tersebut. Setelah itu, Apkasindo akan mengumumkan kepada seluruh anggotanya yang kini berjumlah sekitar 10 juta orang. Mereka adalah petani yang menguasai 3,2 juta hektare lahan kelapa sawit seluruh Indonesia. Pengurus pusat Apkasindo akan menyurati pengurus di 20 provinsi agar tak memakai produk Nestle.

Kendati demikian, sebelum melakukan boikot, Apkasindo akan memberikan kesempatan untuk Nestle menyelesaikan masalah itu melalui forum rountable on sustainable palm oil (RSPO). Forum ini memiliki mekanisme penyelesaian sengketa antar anggotanya. “SMART dan Nestle juga anggota RSPO. Sebaiknya hal ini diselesaikan disana bukan dengan menghentikan pembelian sepihak,” jelas Asmar.

Saat dikonfirmasi, Brata T. Hardjosubroto, Head of Public Relations Nestle enggan berkomentar banyak. "Masalah ini menjadi sensitif,” ungkap Brata. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan meminta Nestle dan SMART menyelesaikan permasalahan itu dengan membentuk tim Independen. Tujuannya, agar tuduhan Greenpeace yang dijadikan alasan memutusan kontrak bisa diverifikasi kebenarannya.

Anehnya, kisruh pemutusan kontrak pembelian CPO dan TBS milik SMART ternyata tidak berpengaruh banyak terhadap harga kelapa sawit secara nasional khususnya yang dijual untuk ekspor. Merujuk data Kementerian Perdagangan, harga patokan ekspor (HPE) TBS yang menjadi indikator harga ekspor justru terus naik. Bahkan, harga patokan TBS untuk ekspor Maret ini menembus US$ 334 per ton atau naik 11,3% dibandingkan Februari 2010. Padahal, kisruh Unilever-SMART sudah berlangsung lebih dari tiga bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test