KONTAN.CO.ID - Janji Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk meremajakan (replanting) sebagian besar perkebunan karet rakyat pada tahun ini ditanggapi dingin para petani karet. Pasalnya, pemerintah sudah sering berwacana melakukan replanting, tapi nyatanya tidak ada realisasi di lapangan. Justru petani karet sendiri yang melakukan replanting dengan modal sendiri Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Lukman Zakaria mengatakan, pemerintah harus berhenti berwacana dan langsung melakukan program replanting perkebunan karet petani. Sebab dari total 3,4 juta hektare (ha) lahan perkebunan karet di Indonesia, sekitar 40% sudah tua dan harus diremajakan. "Sekarang perkebunan karet milik rakyat sudah seperti hutan tak terawat dan produksinya sangat rendah," ujar Lukman kepada KONTAN, Senin (21/8). Lukman bilang, petani karet membutuhkan bibit unggul yang terjamin kualitasnya. Sebab sampai saat ini, pemerintah tidak mampu menghadirkan penyuluh dan bibit unggul karet untuk petani. Padahal idealnya setiap kecamatan di daerah produsen karet, pemerintah menyediakan dua tempat penelitian dan pengembangan bibit karet unggul bersertifikat. "Kalau sekarang ini, kami kesulitan mendapatkan bibit yang benar-benar berkualitas bersertifikat," ujarnya.
Petani sangsi program peremajaan karet
KONTAN.CO.ID - Janji Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk meremajakan (replanting) sebagian besar perkebunan karet rakyat pada tahun ini ditanggapi dingin para petani karet. Pasalnya, pemerintah sudah sering berwacana melakukan replanting, tapi nyatanya tidak ada realisasi di lapangan. Justru petani karet sendiri yang melakukan replanting dengan modal sendiri Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Lukman Zakaria mengatakan, pemerintah harus berhenti berwacana dan langsung melakukan program replanting perkebunan karet petani. Sebab dari total 3,4 juta hektare (ha) lahan perkebunan karet di Indonesia, sekitar 40% sudah tua dan harus diremajakan. "Sekarang perkebunan karet milik rakyat sudah seperti hutan tak terawat dan produksinya sangat rendah," ujar Lukman kepada KONTAN, Senin (21/8). Lukman bilang, petani karet membutuhkan bibit unggul yang terjamin kualitasnya. Sebab sampai saat ini, pemerintah tidak mampu menghadirkan penyuluh dan bibit unggul karet untuk petani. Padahal idealnya setiap kecamatan di daerah produsen karet, pemerintah menyediakan dua tempat penelitian dan pengembangan bibit karet unggul bersertifikat. "Kalau sekarang ini, kami kesulitan mendapatkan bibit yang benar-benar berkualitas bersertifikat," ujarnya.