JAKARTA. Petani sawit tak satu suara soal soal uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 

Uji Materi ini diajukan Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI). Upaya Judical Review itu dinilai tidak sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad kepada KONTAN, Kamis (18/2). 

Kartu Debit KB Bank Catat Pertumbuhan Transaksi Tertinggi di Jaringan ATM Bersama

Ia bilang, tidak benar kalau pungutan US$ 50 per ton itu memberatkan bagi petani. Sebab, petani sawit sudah mulai merasakan dampak adanya Crude Palm Oil (CPO) Fund dengan naiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani mencapai Rp 1.400 per kilogram (kg) saat ini. Harga itu naik dari harga sebelum adanya program industri biodiesel yang sempat jatuh di harga Rp 800 per kg.

Asmar mengklaim, Apkasindo memiliki 20 juta petani sawit yang tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia. 

Ia juga mempertanyakan motif APPKSI mengajukan judical review, sebab APPKSI belum dikenal di kalangan petani sawit.  "Kami belum pernah dengar itu APPKSI. Yang kami tahu petani sawit plasma itu hanya Aspek PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat) yang ada di Riau," terang Asmar.

Untuk itu, Asmar mempertanyakan apa motif APPKSI dibalik pengajuan judical review tersebut. Dia justru menduga, APPKSI tidak paham fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Sebab. sejak Desember 2015, BPDP sudah mulai melakukan sosialisasi pelatihan, penyuluhan dan mengatasi kampanye negatif sejak Desember 2015. Dan pada tahun 2016 ini ditargetkan akan diberikan pelatihan di 20 provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News