KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Staf Ahli Menko Perekonomian Lin Che Wei membeberkan, pemerintah saat ini tengah mendorong semua pihak mengikuti sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, menurutnya, petani tak diwajibkan mengikuti sertifikasi ini.

Menurut Lin Che Wei, dibandingkan sebuah kebijakan yang bersifat wajib, menurutnya, pemberian insentif akan jauh lebih baik.

“Kami tidak akan mewajibkan petani untuk ispo. Tetapi kita memberikan insentif dan kita akan mendorong supaya petani tidak ditinggalkan. Karena tujuan kita adalah untuk menyejahterakan petani agar petani itu ikut rantai nilai,” tutur Lin Che Wei, Rabu (19/9).

Adanya sertifikat ISPO pun dianggap memiliki peranan penting. Pasalnya, adanya ISPO ini memastikan minyak sawit yang dihasikan dengan memperhatikan isu lingkungan dan tetap menjaga hutan.

Karena itu Lin Che Wei pun menuturkan, pemerintah tengah berupaya supaya ISPO lebih banyak digunakan dan bisa mendapatkan pengakuan di pasar internasional.

Terkait sertifikasi ISPO ini, pemerintah pun tengah menyusun Perpres tentang penguatan ISPO. Lin Che Wei menjelaskan, saat ini perpres tersebut sudah dirampungkan. Dia berharap dokumen perpres tersebut dapat dipresentasikan kepada presiden dalam 6 bulan ini.

Dia mengatakan terdapat empat poin penting dalam perpres tersebut. Pertama, pendekatan ISPO ini lebih ke arah perbaikan tata kelola. Kedua, terkait kredibilitas.

Dia mengatakan, ISPO ini tidak akan menjadi sertifikasi yang abal-abal, tetapi sebuah sertifikasi yang diakui kredibilitasnya secara internasional.

Sawit pun akan ditangani secara lebih besar, di mana tak hanya satu kementerian yang membuat aturannya. Nantinya, sawit akan mendapat perhatian yang lebih besar dengan level koordinasi yang lebih tinggi.

Tak hanya itu, sertifikasi ISPO ini pun dilakukan bukan karena tekanan dari asing namun demi kepentingan Indonesia. “Jadi bukan karena org lain, tetapi karena kita sendiri,” jelas Lin Che Wei.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto