KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menugaskan BUMN perkebunan untuk mengkaji alokasi impor gula mentah konsumsi. Kabarnya penugasan tersebut untuk mengamankan  stok gula di masa mendatang. Namun demikian, petani tebu menolak keras wacana tersebut karena pertimbangan stok gula masih besar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyatakan pada dasarnya pemerintah sudah terlalu mudah mengeluarkan izin impor komoditas gula. Padahal kebutuhan gula konsumsi nasional  sebesar 2,8 juta ton, dan tahun ini Kementerian Pertanian memperkirakan bakal panen 2,4 juta ton.

Artinya,  impor gula konsumsi paling banyak yang dibutuhkan hanya 600.000 ton. "Tapi kita belum pertimbangkan stok gula dari tahun lalu, dan juga indikasi rembesan dari gula industri," tegas Soemitro.

Menurutnya, impor gula mentah industri tahun 2017 sebanyak 3,2 juta ton merembes ke pasar. Setidaknya ada 500.000 ton gula rembesan yang dijual di kalangan masyarakat. Tak lupa juga, tahun lalu pemerintah juga telah mengimpor gula mentah konsumsi hingga 1 juta ton, yang artinya potensi penumpukan besar dan menyebabkan harga sempat jatuh karena banjir stok.

Dengan ditugaskannya BUMN perkebunan dan penggilingan gula untuk mengkaji potensi impor, artinya pemerintah sekali lagi  akan melangkahi upaya swasembada gula.  "Kalau kajian untuk buffer stok saat dibutuhkan tidak apa, tapi kalau untuk lempar ke pasar, kita akan mati," kata Soemitro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat