Petani tembakau kecam kenaikan tarif cukai rokok tahun 2021



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok tahun 2021 memberatkan petani tembakau. Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mengingatkan apabila pemerintah masih bersikeras untuk menaikkan cukai, maka seluruh petani di pulau Jawa bakal unjuk rasa turun ke jalan. 

Agus Parmuji mengungkapkan kesengsaraan yang dihadapi petani pada tahun ini, dimana cukai naik 23% itu sudah memberatkan, ditambah dengan serangan pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap warga negara untuk bekerja dari rumah, tidak terkecuali petani sudah sangat memberikan pukulan bagi pendapatan petani.

“Sekarang bayangkan, kalau cukai naik yang diuntungkan itu kan pemerintah dan industri, petani rugi. Nah, kalau mau dinaikkan lagi, pemerintah dan industri tambah untung petaninya mati semua,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (15/10). 


Baca Juga: Begini upaya Japfa dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di masa pandemi

Lebih lanjut Agus mengatakan, sebenarnya para petani sudah ingin menghadap Presiden Jokowi untuk mengadukan masalah ini. Jika tidak bisa bertemu, petani tembakau akan melakukan unjuk rasa. “Tapi karena pandemi Covid-19, rencana ini urung dilakukan, dan sebagai gantinya kami berencana meminta pertemuan dengan Presiden, DPR-RI, MPR-RI, DPD, Menkeu, dan Mentan untuk duduk bersama,” ujar Agus geram. 

Surat permohonan pertemuan itu sudah dilayangkan dan tinggal menunggu persetujuan dari masing-masing lembaga. Para petani, lanjut Agus, siap kapanpun jika diperlukan. “Kami menunggu itikad baik (good will) dari pemerintah untuk membantu para petani ada apa enggak. Kalau mereka nggak mau bertemu berarti jelas mereka tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap petani dan ini harus disikapi dengan tegas dan keras,” tuturnya.

Menurut Agus, dampak kenaikkan cukai sebesar 23% pada tahun ini ditambah dengan efek pandemi sudah menurunkan serapan industri sedikitnya 50%. Menurut dia, pemerintah itu hendaknya bertindak sebagai hakim atau wasit dalam suatu pertandingan, tidak memihak kubu manapun apakah itu industri atau desakan dari asing yang menuntut agar tingkat prevalensi perokok dikurangi. 

“Prevalensi remaja dan anak yang cenderung meningkat itu dilihat dari mana? Surveinya mana? Ini kan terkait dengan bantuan yang bakal diberikan oleh pihak asing ke pemerintah jika cukai naik. Permainan ini,” ungkapnya.

Baca Juga: Pembinaan intensif terhadap petani sawit swadaya menjadi tanggungjawab semua pihak

APTI juga mengingatkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Bea Cukai seharusnya ikut bertanggungjawab karena mereka dalang hancurnya harga tembakau. Karena merekalah yang juga ikut menentukan hidup matinya petani sebagai penyedia bahan baku. Di lain sisi, Agus Parmuji mengapresiasi Presiden Jokowi yang bisa memahami kondisi petani tembakau. Pasalnya, presiden Jokowi juga mengalami hal seperti yang dialami oleh petani. 

Selanjutnya: Mondelez membangun pusat penelitian kakao senilai US$13 juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi