KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan bahan baku pakan utamanya jagung yang berkelanjutan terutama di sisi harga. Tri Hardiyanto Founder Tri Group mengatakan, dengan upaya tersebut diharapkan dapat mendukung dan mengefisienkan produk peternakan unggas terutama ayam.

Tri menambahkan pemerintah perlu mempertimbangkan adanya buka tutup keran impor untuk komoditas jagung pakan ternak. Mengingat harga jagung biasanya akan kembali melambung ketika musim paceklik panen. Artinya musim tersebut ketersediaan jagung untuk pakan unggas juga diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

"Misalnya boleh kebijakan buka tutup kran impor jagung. Artinya kita mengerti pemerintah ingin mengembangkan produksi petani kita, kita cinta petani jagung kita, tapi kadang-kadang kalau memang kita tidak bisa menyediakan jumlah yang cukup di saat tertentu terutama di akhir tahun ya dibuka sebentar kerannya, supaya tidak terlalu melonjak harga jagung," jelas Tri dalam Webinar KPPU Arah Pengembangan Industri Perunggasan, Jumat (27/8).

Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) tersebut menambahkan, dengan penutupan impor jagung untuk pakan ternak membuat usaha peternakan ayam menjadi usaha dengan ekonomi biaya tinggi.

Baca Juga: BUMN bakal jadi operator Badan Pangan Nasional

"Jadi kami mengalami sebagai peternak adalah usaha yang termasuk ekonomi berbiaya tinggi. Jadi dominasi terhadap kepemilikan GPS (grand parent stock) yang tinggi itu memiliki daya tawar yang tinggi juga terhadap harga pakan," imbuhnya.

Selain pakan, Pengembangan industri perunggasan juga memerlukan kehadiran negara. Diantaranya perlu adanya penegakan regulasi yang berkeadilan baik untuk pelaku besar ataupun menengah dan kecil.

Tri menyebut, surat edaran (SE) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang cutting atau pengaturan dan pengendalian produksi day old chicken (DOC) final stock harus diimbangi penegakan Permendag nomor 7 tahun 2020 utamanya mengenai penegakan penetapan harga acuan DOC.

"Keberhasilan berusaha antara pemain besar menengah dan kecil, misal pelaku yang memiliki posisi dominan diberikan kriteria yang lebih ketat dibandingkan dan pelaku menengah atau kecil utamanya dalam akses kuota impor GPS,"

Selanjutnya untuk mengembangkan industri perunggasan diperlukan juga dukungan negara untuk tumbuh kembangnya GPS lokal sesuai dengan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan Nomor 18 tahun 2019.

Baca Juga: Konsistensi pemerintah menjaga stabilisasi harga beras melalui Bulog tak maksimal

"Aktivasi BUMN berdikari yang sudah ditugaskan dalam regulasi permendag nomor 7 tahun 2020 diharapkan dapat melakukan integrasi horizontal dengan pelaku mandiri besar yang ada agar melindungi peternak mandiri kecil," jelasnya.

Tri menekankan, untuk penguatan peternak mandiri diperlukan regulasi yang harus mendorong dan memfasilitasi peternak mandiri sebanyak mungkin untuk berhimpun dan membentuk mini integrasi atau integrasi vertikal dalam bentuk koperasi atau badan usaha lain.

Selanjutnya: Jokowi tinjau pabrik porang, tumbuhan liar yang buat petani jadi miliarder

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi