KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ditinggal dua petingginya menjelang operasional calon ibu kota baru tersebut dimulai.

Mereka adalah Bambang Susantono yang mundur dari jabatan Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe yang melepaskan jabatan Wakil Kepala Otorita IKN. 

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menilai mundurnya dua petinggi ini membawa sentimen negatif investor terhadap pembangunan IKN.

"Sentimen negatif dari investor asing maupun nasional cukup tinggi sebelum ini. Maka mundurnya kepala IKN dan Wakil IKN makin tinggi lagi (sentimen negatifnya)," kata Didin dalam agenda diskusi Publik INDEF secara daring, Selasa (4/6).

Baca Juga: Jokowi Groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN

Didin menyampaikan, mundurnya kedua pejabat itu juga bakal menambah beban jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) terhadap proyek IKN untuk pemerintahan mendatang. 

Padahal, menurutnya, sebagaimana janji presiden terpilih Prabowo Subianto pemerintahan mendatang hanya akan mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun buat IKN. Ditambah lagi ada kabar yang menyebutkan bahwa gaji kedua pejabat tersebut tidak dibayar selama 11 bulan.

"Ini pertanyaan, apakah (IKN) bisa akan jadi mangkrak? Saya engga tahu nih, karena pak Jokowi kan luar biasa obsesinya," jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Klaim Investor UEA Tertarik Investasi di IKN

Pada acara yang sama, Ekonom senior Fadhil Hasan berpendapat, bahwa proyek IKN perlu dievaluasi total oleh pemerintahan mendatang.

Ia juga menyoroti bahwa pada prinsipnya Indef tidak melihat ibu kota baru tersebut sebagai solusi untuk menciptakan pemerataan ekonomi. "Harus ada evaluasi total tentang IKN. Sebelum terjadi kegagalan total, lebih baik sekarang dievaluasi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli