KONTAN.CO.ID - JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan empat rancangan regulasi sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Herman Saheruddin mengatakan, penyusunan aturan turunan tersebut saat ini masih dibahas secara intensif bersama berbagai unit di lingkungan Kemenkeu serta kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah berharap seluruh regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat agar pelaksanaan PFII dapat berjalan sesuai amanat undang-undang.

Baca Juga: Kemenkeu Masih Bimbang Putuskan Kenaikan PTKP di 2027, Ini Alasannya!

"Ada beberapa rancangan peraturan pelaksanaan yang sedang disiapkan, antara lain ada satu Perpres, yaitu rancangan Perpres tentang kelembagaan PFII," ujar Herman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain rancangan Peraturan Presiden (Perpres), pemerintah juga menyiapkan satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK).

RPP yang tengah disusun mengatur tata cara penetapan PFII. Sementara itu, dua RPMK yang disiapkan masing-masing mengatur fasilitas perpajakan PFII serta pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran.

Dengan demikian, empat regulasi tersebut mencakup aspek kelembagaan, penetapan PFII, pemberian fasilitas pajak, hingga mekanisme penganggaran.

Salah satu aturan yang tengah dibahas secara intensif adalah RPMK mengenai fasilitas perpajakan. Ketentuan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan insentif pajak yang telah diatur dalam UU PFII.

Sebagai informasi, UU Nomor 6 Tahun 2026 memberikan sejumlah fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di kawasan PFII.

Salah satunya berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 51. 

Fasilitas tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang bergerak di tiga kelompok kegiatan, yakni sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, serta kegiatan usaha sektor lainnya.

Baca Juga: Kurang Rp 514 Triliun, Begini Strategi DJP Kejar Target Pajak 2026

Sektor keuangan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perbankan, asuransi, keuangan syariah, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, hingga manajemen investasi.

Adapun kegiatan penunjang sektor keuangan meliputi jasa akuntan publik, penilai, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan pajak, aktuaris, dan ahli syariah jasa keuangan.

Sementara itu, kelompok sektor lainnya mencakup kegiatan transportasi, akomodasi, kesehatan, pengelolaan sampah dan limbah, pariwisata, serta makanan dan minuman.

Tak hanya pelaku usaha, fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100% juga diberikan kepada Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII) atas kegiatan operasional yang dilakukan di kawasan tersebut.

Meski demikian, pemberian fasilitas pengurangan PPh badan tetap harus memperhatikan kesepakatan atau perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News