KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk siap melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk membangun 4,7 juta sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi (Jargas) untuk rumah tangga hingga tahun 2025. PGN menaksir, dibutuhkan dana sebesar Rp 12,5 triliun untuk merampungkan target tersebut.

Kendati demikian Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso mengatakan, pendanaan sebesar itu tidak akan semuanya ditanggung oleh subholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gas tersebut. Sebab, dana untuk membangun jargas ini bisa bisa didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Non-APBN, yakni dari kas PGN maupun partnership dengan pihak ketiga.

Hanya saja, Gigih masih enggan untuk mengungkapkan detail biaya yang akan dikeluarkan PGN untuk membangun Jargas ini. "4,7 juta-5 juta sampai 2025, diperkirakan Rp. 12,5 triliun. PGN sendiri belum tahu (berapa dana yang dikeluarkan), kita hitung dulu," katanya saat dijumpai di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (12/2).

Yang jelas, untuk tahun ini, PGN siap membangun 800.000 hingga 1 juta SR. Gigih bilang, jargas ini akan dibangun secara merata di wilayah Indonesia, khususnya di kabupaten dan kota besar yang memiliki sumber gas.

Untuk PGN sendiri, lokasi-lokasi pastinya masih ditentukan dalam tahap basic engineering design. "Semua yang ada sumber gas-nya, pasti kita jaring, kita lagi melakukan studi kalau sudah jelas nanti kita share," ungkapnya.

Gigih mengatakan, target pembangunan jargas hingga 1 juta SR itu tidak semuanya ditanggung oleh PGN secara pendanaan. Sebab ada porsi APBN dalam target pembangunan jargas tersebut.

Kurangi Impor LPG

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menerangkan target 4,7 juta SR hingga tahun 2025 tersebut sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah menargetkan, ada 541.835 SR pada tahun 2019 dengan 78.216 SR jargas rencananya akan didanai dengan APBN di 18 lokasi.

Jonan mengatakan, pada tahun 2018 lalu, ada 463.619 SR yang terbangun dengan 89.906 SR didanai dari APBN. Secara rinci, Jonan menjelaskan bahwa porsi realisasi jargas pada tahun lalu sebesar 325.852 atau 70,27% dari APBN, 133.082 (28,72%) dari PGN dan 4.685 (1,01%) dari Pertamina.

"Memang masih kurang ini, Semoga bisa dibangun dalam jumlah besar, ini bisa kurangi impor LPG," katanya dalam Rapat Kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI, Senin (11/2).

Apalagi, saat ini kebutuhan LPG 3 kg sebesar 6 jutab ton per taun, dan sebesar 4,5-4,7 juta ton harus dipenuhi dengan impor. Padahal, lanjut Jonan, potensi gas di Indonesia cukup melimpah, kendati masih memerlukan pembangunan infrastruktur distribusi gas.

Lebih lanjut, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, harga gas yang disalurkan lewat pipa ke rumah-rumah lebih mahal dibanding harga LPG impor. Sehingga, negara bisa mengurangi impor dan masyarakat bisa lebih hemat.

Arcandra mencontohkan, gas sebanyak 1 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) seharga US$ 7-8 yang disalurkan melalui jargas bisa mengaliri 35-40 ribu rumah. Sedangkan jika menggunakan LPG, perlu US$ 6.000 per MMFSCD untuk bisa memenuhi kebutuhan 35-40 ribu rumah.

"Jargas ini kita dorong. Dengan penggunaan jargas, masyarakat jauh lebih hemat ketimbang LPG. Maka kita dorong ajrgas lebih masif sehingga impor bisa ditekan," kata Arcandra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .