JAKARTA. Ada kasus baru soal alokasi gas untuk kebutuhan domestik. Kali ini PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang meributkan soal pasokan gas. BUMN gas ini meminta pemerintah mengembalikan jatah gas miliknya yang dialirkan kepada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

PGN berniat mengalokasikan gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan gas PT PLN (Persero). "Jumlah gas yang harus dikembalikan kepada kami sebesar 100 juta kaki kubik perhari (mmscfd)," kata Direktur Utama PGN Hendi Priyo Santoso, Rabu (2/2).

Menurut Hendi, awalnya gas itu milik PGN. Tapi sejak Februari 2010, pemerintah mengalokasikan gas tersebut ke CPI untuk mendukung pencapaian target minyak mentah siap jual (lifting) migas. Akibatnya, pasokan gas untuk pembangkit listrik PLN dikurangi dalam jumlah sama.

Padahal jika tidak dialirkan ke CPI, PGN berniat memasok gas itu untuk PLN. "Jika gas sebesar 100 mmscfd ini dikembalikan, maka PLN bisa menghemat pemakaian BBM 727 kiloliter (kl) atau sekitar Rp 5,5 triliun," kata Hendi.

Menurut rencana Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), tahun ini CPI juga akan mendapatkan aliran gas dari Jambi Merang sebesar 85 mmscfd. PGN meminta pasokan gas itu dapat dialirkan kembali ke Jawa Barat, dan tidak untuk diekspor.

Hal ini dapat dipahami karena PGN masih kekurangan gas, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan pelanggannya. Misalnya, dari total kebutuhan gas PLN sebanyak 2.093 mmscfd, PGN hanya mampu memenuhi 800 mmscfd. Sedangkan untuk kebutuhan industri sebesar 2.700 mmscfd, PGN hanya mampu memasok 500 mmscfd.

Dirjen Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H. Legowo pernah mengatakan, yang akan mendapatkan prioritas pasokan gas tahun ini adalah PLN dan industri pupuk. Setelah itu baru industri lainnya.

Makanya Hendi meminta pemerintah memprioritaskan jatah PGN. Alasannya PGN telah membangun infrastruktur dengan kapasitas yang cukup. Selain itu, stabilitas pasokan gas ke PGN perlu dijaga dalam melayani semua pelanggannya. "Dan kami sudah mampu membeli gas dengan harga keekonomian," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini