JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) siap untuk menerima penugasan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di Indonesia. Sebagai BUMN, PGN memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mendorong pemanfaatan gas bumi nasional.

Demikian disampaikan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN Wahid Sutopo dalam rilisnya yang diterima KONTAN usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Transparansi Tata Kelola Gas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat" di markas Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Kamis Malam (7/11).

Wahid menambahkan, hingga saat ini PGN telah membangun 6.000 km pipa gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia. PGN juga telah membangun infrastruktur gas bumi lainnya seperti Floating Storage Regatification Unit (FSRU) dan Mobile Refueling Unit (MRU) untuk mendukung konversi BBM ke gas bumi bagi industri dan sektor transportasi.

Program konversi dari bahan bakar minyak ke gas bumi yang diinisiasi oleh PGN telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Wahid mengungkapkan, dengan menyalurkan gas bumi sebanyak 1600 MMSCFD atau setara dengan 250.000 barel minyak per hari, PGN ikut berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga mencapai Rp 200 triliun-Rp 300 triliun per tahun.

"Daya saing Industri nasional juga semakin meningkat setelah memanfaatkan gas bumi. Bahkan perusahaan Indonesia mampu menjadi pemain utama bisnis kaca lembaran di Vietnam dan Australia lantaran menggunakan gas bumi, sehingga produknya sangat kompetitif," ujar Wahid

Menurut Wahid, dalam membangun infrastruktur PGN melakukannya secara mandiri tanpa membebani pemerintah.

Sebagai BUMN yang diberikan modal awal oleh pemerintah hanya sebesar Rp 1,4 triliun, PGN telah membangun berbagai infrastruktur pipa gas bumi senilai Rp 40 triliun. Sementara nilai kapitalisasi saham milik pemerintah telah mencapai Rp 70 triliun.

Dengan kemampuan finansial yang baik, PGN kini juga mulai mengakuisisi sejumlah blok migas yang dimiliki perusahaan asing untuk meningkatkan ketersediaan pasokan gas bumi nasional.

"Jika diberikan kepercayaan untuk mengelola gas bumi, PGN siap untuk membangun infrastruktur gas bumi agar pemanfaatannya dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan ini Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirajd menegaskan, PBNU meminta pemerintah untuk menghentikan berbagai upaya Liberalisasi di sektor gas bumi yang mengancam ketahanan energi nasional.

Kebijakan pemerintah yang terlalu liberal bakal mempersulit upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi yang efisien dan memberikan daya saing tinggi bagi perekonomian bangsa.

"Setiap kebijakan di sektor energi harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau kepentingan tertentu. PBNU akan selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional," kata Said.

Said menambahkan, dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan gas bumi yang merupakan energi murah dan ramah lingkungan, pemerintah harus memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin membebani pemerintah.

Selain meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi, pemerintah juga harus mengatur dan membuat struktur tata niaga gas bumi yang lebih efisien. Sehingga rantai bisnis gas bumi tidak akan membebani konsumen dan masyarakat pengguna gas bumi.

"Pemerintah sebaiknya mengatur dan menata kembali kewenangan BUMN energi dan mengurangi dominasi trader gas. Kebijakan ini akan dapat mengurai karut marut pengelolaan energi nasional yang kini terus terjadi," imbuh Said.

Mendorong konversi energi ke gas

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah akan terus mendorong konversi energi ke gas bumi dan energi terbarukan lainnya.

"Melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti gas bumi dan biodisel negara bisa hemat sampai 100 ribu barel minyak per hari. Pemerintah terus berusaha agar konversi BBM ke Gas Bumi di sektor transportasi dapat segera terwujud. Saat ini beban impor BBM sudah sangat tinggi  mencapai Rp 900 miliar per hari,” jelasnya.

Susilo menegaskan, untuk mendorong dan menjamin pembangunan infrastruktur gas bumi, pemerintah akan menerapkan kebijakan open access pipa gas secara selektif.

Selain  tidak semua pipa gas dapat digunakan secara akses terbuka (open access), perusahaan BUMN seperti PGN dan Pertagas sudah melaksanakan open access pada ruas pipa gasnya.

"Yang menjadi fokus ESDM adalah mewajibkan setiap perusahaan di sektor gas bumi untuk ikut membangun infrastruktur gas bumi. Pemerintah akan memperketat dan membatasi ruang kegiatan para trader-trader gas yang selama ini justru menciptakan beban biaya tinggi dan tidak menguntungkan negara," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan