KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kembali meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan perizinan usaha akomodasi, terutama di daerah wisata, seiring kian maraknya praktik akomodasi ilegal.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, keberadaan penginapan tanpa izin resmi menciptakan ketidakadilan yang merugikan pelaku bisnis akomodasi resmi. Ini mengingat proses perizinan usaha resmi di sektor pariwisata  cukup sulit dan memerlukan biaya besar.

"Untuk mengurus perizinan usaha di Indonesia bukan sesuatu yang mudah dan membutuhkan biaya yang mahal," tuturnya saat dihubungi Kontan, Kamis (15/1/2026).

KPR Star Mortgage Raih Best Innovative Bank, KB Bank Siap Lanjutkan Inovasi

Baca Juga: PHRI Jakarta Minta Perda Kawasan Tanpa Rokok Tak Ganggu Iklim Usaha Pariwisata

Menurut Maulana, dari sisi pajak, pelaku akomodasi ilegal umumnya hanya membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan tidak menunaikan kewajiban pajak lain yang seharusnya berlaku. Hal ini membuat tarif akomodasi ilegal lebih murah daripada penginapan resmi.

Ia menegaskan, pemerintah selaku regulator seharusnya memiliki fungsi untuk mengawasi perizinan usaha.

"Jadi, kalau masih banyak akomodasi liar tanpa izin, yang salah pemerintah juga. Kenapa ada pembiaran? Padahal akomodasi seperti ini tidak berkontribusi kepada pemerintah," imbuh Maulana.

Jika terus dibiarkan, lanjutnya, penurunan okupansi penginapan resmi bisa terus berlanjut. "Pasti ada dampaknya (untuk akomodasi legal). Karena yang namanya konsumen selalu mencari lebih murah," tutur dia.

Baca Juga: PHRI Nilai Usulan WFA Akhir Tahun Jadi Angin Segar Industri Pariwisata

Maulana juga menyoroti banyaknya akomodasi ilegal yang tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki oleh akomodasi resmi.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa fenomena ini tak hanya marak di Bali, tetapi juga di daerah lainnya di Tanah Air.

"Di Jawa, Sumatra, bahkan Kalimantan juga banyak. Karena mereka mengikuti tren, dan adanya pembiaran," katanya.

Untuk memperketat pengawasan, Maulana bilang, pemerintah sebenarnya bisa saja menelusuri dari promosi akomodasi ilegal yang kerap ditemukan di platform-platform penjualan digital dan media sosial. "Sebenarnya pemerintah bisa mem-filter dari sana," imbuh Maulana.

Baca Juga: PHRI NTB Akui Okupansi Hotel Sedikit Turun di MotoGP Mandalika 2025

Selanjutnya: Investasi Naik, Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Melambat di 2025

Menarik Dibaca: Membeli Rumah untuk Keluarga Muda, Tak Sekadar Soal Harga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News