KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan bahwa efisiensi anggaran pemerintah selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu tantangan bagi penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata. Berkurangnya aktivitas pemerintah turut menekan kegiatan usaha perhotelan dan restoran, terutama di daerah yang perekonomiannya bergantung pada belanja pemerintah pusat. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusron mengatakan, usaha perhotelan dan restoran tidak hanya mengandalkan kunjungan wisatawan, tetapi juga perjalanan dinas serta kegiatan pertemuan pemerintah dan korporasi. Karena itu, pengurangan kegiatan pemerintah berdampak pada permintaan jasa akomodasi dan usaha pendukungnya. Menurut Maulana, dampak tersebut juga menjalar ke berbagai sektor yang terhubung dengan penyelenggaraan acara, seperti transportasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia makanan, hingga pemasok suvenir. Berkurangnya kegiatan meeting, incentive, conference, exhibition (MICE) membuat peluang perputaran ekonomi dari sektor-sektor tersebut ikut menyusut. Baca Juga: Investasi Hilirisasi Tembus Rp 1.199 Triliun dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo “Kalau kita melihat efisiensi anggaran, banyak daerah yang aktivitas ekonominya bergantung pada transfer dan kegiatan pemerintah pusat. Ketika aktivitas pemerintah berkurang, dampaknya ikut dirasakan oleh hotel dan restoran. Sebab, pasar kami bukan hanya wisatawan yang berlibur, tetapi juga perjalanan bisnis dan kegiatan pemerintah,” ujar Maulana kepada KONTAN, Selasa (20/10). Selain efisiensi anggaran, sektor pariwisata menghadapi tekanan dari kenaikan biaya perjalanan. Maulana menyoroti ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi harga bahan bakar dan tarif penerbangan, sehingga berpotensi menambah biaya perjalanan wisatawan domestik. Di sisi lain, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dinilai belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh daerah karena masih terkonsentrasi di destinasi seperti Bali dan Batam. Kondisi tersebut, menurut PHRI, membuat pelaku usaha perlu menghadapi tantangan dari sisi permintaan sekaligus biaya operasional. Situasi ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk memperluas usaha dan menambah tenaga kerja. “Kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan penciptaan lapangan pekerjaan, tentu kondisi ini menjadi hambatan untuk membuka lapangan kerja. Situasi lapangan usahanya sendiri masih mengalami kendala cukup besar, sehingga keberlangsungan usaha perlu menjadi perhatian,” lanjutnya. Untuk mendorong kembali aktivitas usaha, PHRI meminta pemerintah menghidupkan kegiatan ekonomi di daerah, salah satunya melalui penyelenggaraan MICE dan berbagai acara yang melibatkan pelaku usaha lokal. Kegiatan tersebut dinilai dapat menciptakan efek berganda karena menggerakkan hotel, restoran, transportasi, penyelenggara acara, hingga UMKM. PHRI juga mendorong evaluasi regulasi dan perizinan yang dinilai menambah beban operasional pelaku usaha. Penyederhanaan aturan diperlukan agar biaya usaha lebih efisien dan perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya. “Kami berharap pemerintah fokus terhadap aktivitas yang bisa menggeliatkan ekonomi di daerah. Kelangsungan dunia usaha perlu dijaga agar penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga,” pungkas Maulana.
PHRI Sebut Efisiensi Anggaran Hambat Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan bahwa efisiensi anggaran pemerintah selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu tantangan bagi penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata. Berkurangnya aktivitas pemerintah turut menekan kegiatan usaha perhotelan dan restoran, terutama di daerah yang perekonomiannya bergantung pada belanja pemerintah pusat. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusron mengatakan, usaha perhotelan dan restoran tidak hanya mengandalkan kunjungan wisatawan, tetapi juga perjalanan dinas serta kegiatan pertemuan pemerintah dan korporasi. Karena itu, pengurangan kegiatan pemerintah berdampak pada permintaan jasa akomodasi dan usaha pendukungnya. Menurut Maulana, dampak tersebut juga menjalar ke berbagai sektor yang terhubung dengan penyelenggaraan acara, seperti transportasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia makanan, hingga pemasok suvenir. Berkurangnya kegiatan meeting, incentive, conference, exhibition (MICE) membuat peluang perputaran ekonomi dari sektor-sektor tersebut ikut menyusut. Baca Juga: Investasi Hilirisasi Tembus Rp 1.199 Triliun dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo “Kalau kita melihat efisiensi anggaran, banyak daerah yang aktivitas ekonominya bergantung pada transfer dan kegiatan pemerintah pusat. Ketika aktivitas pemerintah berkurang, dampaknya ikut dirasakan oleh hotel dan restoran. Sebab, pasar kami bukan hanya wisatawan yang berlibur, tetapi juga perjalanan bisnis dan kegiatan pemerintah,” ujar Maulana kepada KONTAN, Selasa (20/10). Selain efisiensi anggaran, sektor pariwisata menghadapi tekanan dari kenaikan biaya perjalanan. Maulana menyoroti ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi harga bahan bakar dan tarif penerbangan, sehingga berpotensi menambah biaya perjalanan wisatawan domestik. Di sisi lain, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dinilai belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh daerah karena masih terkonsentrasi di destinasi seperti Bali dan Batam. Kondisi tersebut, menurut PHRI, membuat pelaku usaha perlu menghadapi tantangan dari sisi permintaan sekaligus biaya operasional. Situasi ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk memperluas usaha dan menambah tenaga kerja. “Kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan penciptaan lapangan pekerjaan, tentu kondisi ini menjadi hambatan untuk membuka lapangan kerja. Situasi lapangan usahanya sendiri masih mengalami kendala cukup besar, sehingga keberlangsungan usaha perlu menjadi perhatian,” lanjutnya. Untuk mendorong kembali aktivitas usaha, PHRI meminta pemerintah menghidupkan kegiatan ekonomi di daerah, salah satunya melalui penyelenggaraan MICE dan berbagai acara yang melibatkan pelaku usaha lokal. Kegiatan tersebut dinilai dapat menciptakan efek berganda karena menggerakkan hotel, restoran, transportasi, penyelenggara acara, hingga UMKM. PHRI juga mendorong evaluasi regulasi dan perizinan yang dinilai menambah beban operasional pelaku usaha. Penyederhanaan aturan diperlukan agar biaya usaha lebih efisien dan perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya. “Kami berharap pemerintah fokus terhadap aktivitas yang bisa menggeliatkan ekonomi di daerah. Kelangsungan dunia usaha perlu dijaga agar penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga,” pungkas Maulana.
TAG: