"Dengan ratifikasi piagam ASEAN, landasan hukum menjadi jelas dan kuat dan terpenting adalah landasan kelembagaan," kata Mari di sela-sela rapat di Pansus Piagam ASEAN, Selasa 97/10). Sehingga, lanjutnya, negara ASEAN bisa lebih mudah berkoordinasi dalam mewujudkan cetak biru komunitas ekonomi ASEAN. Pasalnya, selama ini sering terjadi perbedaan pendapat antar negara ASEAN terkait kerjasama ekonomi.Ia mencontohkan, meskipun sudah ada kerjasama bilateral dalam hal perdagangan, seperti penurunan bea masuk, masih sering terjadi perbedaan pendapat (dispute). Salah satu pihak terkadang menolak penurunan itu karena alasan perbedaan peraturan dan alasan lainnya. Maka, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kepastian hukum kerjasama regional. "Piagam ASEAN bisa memperkuat komitmen politik ASEAN dan landasan hukum kelembagaan," katanya.Marzuki Darusman, ketua Pansus Piagam ASEAN sependapat dengan Mari. Soalnya, kritik yang ada selama ini terkait piagam regional selalu pada masalah kepastian hukum dan komitmen negara-negara yang menandatangani piagam. "Dengan ratifikasi, ada keterikatan bagi negara ASEAN untuk berkomitmen dalam kerjasama ASEAN," kata Marzuki.Mari yakin, komoditas Indonesia dari sektor pertanian, makanan, makanan olahan, tekstil, obat, otomotif dan juga tenaga kerja bisa mendominasi pasar ASEAN. Bahkan, ia juga memastikan, asumsi bahwa Indonesia hanya menjadi sasaran pasar negara lain itu salah. Menurutnya, tidak ada bukti empiris asumsi tersebut benar. Misalnya, ada peningkatan ekspor dan banyak investor ASEAN yang menanamkan modalnya di Indonesia.Berkaitan dengan krisis global yang menghantui negara-negara ASEAN, Mari yakin persoalan ini bisa diatasi. Salah satunya, dengan penguatan kerjasama regional. Hanya saja, langkah ini harus diperkuat dengan upaya lain. Contohnya, memperlancar arus lintas barang dan jasa, terutama logistik.