KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden AS Joe Biden mengumumkan AS berhasil terhindar dari krisis. Dalam pidato pertamanya di Oval Office Gedung Putih, Biden menyatakan pengesahan RUU untuk menaikkan plafon utang AS dan mengerem pengeluaran berhasil menyelamatkan AS dari krisis utang.

Mengutip Reuters, Sabtu (3/6) Biden mengatakan akan menandatangani RUU itu menjadi undang-undang pada Sabtu (3/6). Ini akan mengakhri ketidakpastian dan mencegah default utang AS untuk pertama kalinya.

"Sangat penting untuk mencapai kesepakatan, dan ini adalah berita yang sangat baik bagi rakyat Amerika. Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Tetapi rakyat Amerika mendapatkan apa yang mereka butuhkan," kata Biden.

Baca Juga: Kongres Setujui Penangguhan Batas Utang, AS Terhindar dari Defaut

Setelah negosiasi yang sengit, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang minggu ini yang mencabut plafon utang pemerintah sebesar US$ 31,4 triliun.

Biden mengatakan untuk menjaga kemajuan ekonomi AS, sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan penghargaan penuh negara itu. Menurutnya, Undang-undang baru akan mencegah krisis.

"Taruhannya tidak mungkin lebih tinggi," kata Biden.

Presiden mencatat tagihan bipartisan lain yang telah dia tandatangani dan memberikan pujian kepada Kevin McCarthy, ketua DPR dari Partai Republik, yang merupakan mitra negosiasi utamanya.

“Pemungutan suara terakhir di kedua kamar sangat luar biasa,” kata Biden. 

Senat memberikan suara 63:36 untuk menyetujui RUU tersebut, dan DPR 314:117.

Baca Juga: Indeks Dolar AS Merosot Setelah RUU Plafon Utang Disetujui Kongres AS

Fitch Ratings mengatakan pada hari Jumat bahwa peringkat kredit "AAA" Amerika Serikat akan tetap dalam pengawasan negatif, meskipun ada kesepakatan yang akan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya.

Biden, telah berbicara sebelumnya kepada negara selama jam-jam primetime, termasuk pidato kenegaraannya dari Capitol dan pidato dari Ruang Timur Gedung Putih selama pandemi Covid-19.

Tetapi pidato Jumat malam adalah yang pertama dari Oval Office, sebuah pengaturan yang menyoroti kekuatan dan otoritas kepresidenan, ketika Biden mencari masa jabatan kedua melawan kandidat Partai Republik yang terus berkembang.

Editor: Herlina Kartika Dewi