KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui, hari ini Jumat (14/8/2026) Presiden Prabowo akan membacakan Nota Keuangan yakni target-target dalam Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 dalam sidang tahunan MPR/DPR. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Khamarussamad mengatakan, salah satu hal yang ditunggu dari pidato kenegaraan Prabowo adalah penegasan komitmen pemerintah terhadap amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengenai hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Ini penting karena ini adalah pidato kenegaraan kedua Presiden Prabowo dalam menjalankan misi-misinya, dalam menjalankan program pemerintah, dalam menjalankan kepemimpinan nasional. Bahwa tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan," tuturnya di kawasan parlemen DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Dua Kali Berpidato di Parlemen, RAPBN 2027 Jadi Agenda Utama Menurutnya, amanat konstitusi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan nasional, terutama melalui kebijakan ekonomi yang mampu menghasilkan pertumbuhan berkualitas. Dalam konteks ekonomi, ia menilai pertumbuhan tidak cukup hanya dilihat dari besaran angka produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga perlu menunjukkan seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu membuka lapangan kerja baru dan sektor apa saja yang menjadi sumber penciptaannya. "Setiap pertumbuhan ekonomi 1% haruslah bisa menciptakan lapangan kerja. Berapa angka lapangan kerja yang tercipta? Di sektor mana saja? Di bidangnya mana saja?" katanya. Ia juga menyoroti implementasi hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Menurutnya, masyarakat perlu melihat secara langsung dampak hilirisasi, terutama terhadap penciptaan lapangan kerja. Khammarussamad menilai hal tersebut menjadi penting di tahun kedua pemerintahan Prabowo. Apalagi, pemerintah memiliki target jangka menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Menurutnya, target tersebut membutuhkan strategi yang jelas mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan dan program prioritas memiliki kontribusi yang terukur terhadap pertumbuhan sekaligus penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, ia mengatakan kehadiran Danantara diharapkan dapat menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi baru. Danantara diharapkan tidak hanya mengelola aset negara, tetapi juga mendorong investasi yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, ia menyebut terdapat empat sumber yang perlu dioptimalkan, yakni APBN, investasi asing, investasi dalam negeri, serta konsolidasi melalui Danantara. Namun, ia menilai pemerintah masih perlu memberikan gambaran lebih jelas mengenai kontribusi masing-masing sumber tersebut terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%. "Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara. Dan kita minta DIM untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Khammarussamad. Selain mengejar pertumbuhan, Kammarusamad menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan komunikasi kebijakan. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian di pasar maupun masyarakat serta menjaga kesinambungan arah kebijakan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mampu berjalan seimbang antara mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. "Arah kebijakan pemerintah dirasa itu betul-betul
pro growth, pro job, dan juga
pro business untuk mendorong dunia usaha. Jadi tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras," imbuhnya.
Baca Juga: Desil 10 Belum Tentu Orang Kaya, Ini Alasan Pemetaan DTSEN Dipersoalkan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News