JAKARTA. Manajemen PT Pikko Land Development Tbk merasa belum ada angin segar pada bisnisnya tahun ini. Meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan batas uang muka kredit perumahan, dan pemerintah menawarkan kebijakan pengampunan pajak atawa tax amnesty, manajemen perusahaan ini belum mengubah target bisnis mereka.

Silvana, Direktur Keuangan Pikko Land Development Tbk menilai, dua bulan terakhir semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi, belum ada tanda-tanda roda ekonomi berputar kencang. Alhasil, pengembang ini belum bisa merealisasikan proyek properti superblok mereka, Grand Kemayoran. "Untuk sementara masih pending karena kondisi ekonomi dan masalah perizinan," terang Silvana kepada KONTAN, Selasa (26/7).

Hanya Silvana tidak memerinci perizinan apa yang belum lengkap di proyek ini. Namun, dari catatan KONTAN proyek properti terpadu ini lokasinya berdekatan dengan situs cagar budaya Menara Kemayoran yang jadi menara pengawas Bandara Kemayoran saat itu.

Silvana juga belum bisa merinci kapan proyek seluas 26 hektare ini bakal terbangun. Target awal pengembang ini ingin membangun proyek tersebut pada 2014 agar bisa kelar di 2021 mendatang.

Karena proyek baru belum bisa jalan, pengembang ini pilih fokus menyelesaikan proyek yang sudah berjalan. Misalnya hunian jangkung Signature Park Grande.

Di proyek apartemen ini Pikko Land menargetkan bisa kelar pertengahan 2017. Selain itu ada proyek apartemen Menteng 37 yang juga masih tahap proses perizinan.

Untuk menggarap proyek -proyek itu, manajemen emiten dengan kode saham RODA di Bursa Efek Indonesia ini mengklaim menganggarkan belanja modal Rp 800 miliar. Sampai pertengahan 2016 dana ini terpakai sekitar 50%.

Sisanya, bakal mereka pakai untuk proyek yang segera dibangun pada akhir tahun 2016, yaitu apartemen Thamrin District di Bekasi. Nah dengan beberapa proyek ini, manajemen RODA memprediksi baru bisa memanen pendapatan pada akhir tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini