JAKARTA. Partai koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak jika mekanisme pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilakukan secara voting. Pemilihan Pimpinan MPR dijadwalkan pada hari ini, Senin (6/10) sore. Voting akan ditempuh jika opsi musyawarah mufakat yang ditawarkan koalisi Jokowi-JK ditolak Koalisi Merah Putih. "Kami maunya musyawarah mufakat. Tidak boleh ada voting. Tidak boleh walk out. Cuma itu opsi kami," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, di Jakarta, Minggu (5/10). Dalam upaya mendorong pelaksanaan pemilihan pimpinan MPR secara musyawarah, koalisi Jokowi-JK menawarkan paket Pimpinan MPR bersama. Salah satunya, koalisi ini memberikan kursi Ketua MPR kepada DPD sementara Koalisi Merah Putih diberikan jatah dua kursi Wakil Ketua MPR.
Pilih Pimpinan MPR, koalisi Jokowi tak mau voting
JAKARTA. Partai koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak jika mekanisme pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilakukan secara voting. Pemilihan Pimpinan MPR dijadwalkan pada hari ini, Senin (6/10) sore. Voting akan ditempuh jika opsi musyawarah mufakat yang ditawarkan koalisi Jokowi-JK ditolak Koalisi Merah Putih. "Kami maunya musyawarah mufakat. Tidak boleh ada voting. Tidak boleh walk out. Cuma itu opsi kami," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, di Jakarta, Minggu (5/10). Dalam upaya mendorong pelaksanaan pemilihan pimpinan MPR secara musyawarah, koalisi Jokowi-JK menawarkan paket Pimpinan MPR bersama. Salah satunya, koalisi ini memberikan kursi Ketua MPR kepada DPD sementara Koalisi Merah Putih diberikan jatah dua kursi Wakil Ketua MPR.