JAKARTA. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung Rabu (19/4). Pemilihan pimpinan di Ibu Kota ini ditengarai akan menimbulkan gejolak akibat panasnya kampanye kedua belah pihak sejak awal. Hal ini berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian bila aparat keamanan tidak bertindak cepat , hati-hati dan adil dalam menanganinya.

Enny Sri Hartati, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan pilkada DKI berpotensi mengganggu perekonomian nasional bila terjadi demonstrasi dan kerusuhan. Faktor yang paling rentan mengalami masalah ada investasi.

Karena akan banyak investor menarik uangnya di pasar modal akibat kondisi politik yang tidak baik. Selain itu, jalur distribusi logistik juga berpotensi terganggu bila terjadi demonstrasi dan blokade di jalan yang menjadi jalur distribusi.

"Tapi sejauh ini belum ada potensi mengganggu ekonomi kalau aparat penegak hukum adil dalam menangani pilkada ini," ujar Enny kepada KONTAN, Selasa (18/4).

Enny mengatakan pemerintah harus menjaga diri dan seluruh aparat yang terlibat dalam pilkada, mulai dari Kepolisian dan TNI, KPU, dan Bawaslu. Mereka ini harus adil dalam menjalankan tugasnya, bila tidak, maka akan ada potensi terjadinya gejolak di masyarakat yang langsung menyerempat pada perekonomian nasional.

"Jadi aparat pemerintah harus menempatkan petugasnya sesuai dengan tugas masing-masing dan menindak secara adil sesuai hukum bila ada pelanggaran," imbuhnya.

Wacana sekelompok masyarakat yang akan melakukan pengawalan di sejumlah TPS di Jakarta juga perlu dikendalikan. Pasalnya, Enny bilang hal ini berpotensi menimbulkan kericuhan karena mereka berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang bisa membuat sekolah masyarakat yang kontra menganggapnya ketidakadilan.

Jadi pihak kepolisian harus menjaga bagaimana agar tidak ada sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan yang berlebihan yang berujung pada kericuhan dan berdampak pada perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto