JAKARTA. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menghambat program pembenahan sumber daya manusia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni revolusi mental. Siti menilai pilkada melalui DPRD menyebabkan hubungan antara eksekutif dan legislatif rentan praktik kolutif dan koruptif. Hal itu karena hubungan keduanya lebih didasarkan atas pertimbangan yang saling menguntungkan. Siti mengatakan, dampak yang ditimbulkan dari mekanisme pilkada oleh DPRD itu sangat serius. Menurut dia, gagasan revolusi mental yang ingin diterapkan Jokowi-JK untuk memperbaiki birokrasi pemerintah Indonesia akan sulit dilaksanakan.
"Ya, bagaimana mau meningkatkan kualitas dan membuat efektif pemerintahan jika proses rekrutmen pimpinan daerah tidak sesuai dengan gagasan besar pemerintah pusatnya," ujar Siti kepada Kompas.com, Selasa (7/10).