KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo berpesan agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak membahayakan persatuan. Oleh karena itu narasi dalam Pilkada dihindarkan dari tindakan yang dapat memicu perselisihan. 

Menurut Jokowi, perlu ketegasan pembentukan politik identitas dan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

"Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah," ujar Jokowi saat rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Selasa (8/9).

Baca Juga: KPU izinkan kampanye rapat umum di Pilkada, peserta dibatasi maksimal 100 orang

Jokowi mengingatkan agar pertarungan politik fokus pada program masing-masing calon kepala daerah. Hal itu akan mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan kapasitas calon.

Selain itu penyelenggara Pilkada juga harus menjalankan tugas secara profesional. Jokowi menekankan hal tersebut mengingat akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan stabilitas politik di daerah.

"Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," terang Jokowi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri juga didorong untuk bersikap netral dalam Pilkada. 

Sebagai informasi, di tengah pandemi virus corona (Covid-19) Pilkada akan digelar pada Desember 2020 mendatang.

Selanjutnya: Rapat persiapan Pilkada, Jokowi: Protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi