KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil perhitungan yang terus berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, kemungkinan besar Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia pada tahun 2024 akan satu putaran. 

Pilpres satu putaran ini nampaknya akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Bila menilik data KPU per 26 Februari 2024 pukul 12:00 WIB, suara yang masuk ke data KPU sudah mencakup 77,11% dari total Tempat Pemilihan Umum (TPU) yang ada di Indonesia. 

Baca Juga: Pemilu Satu Putaran Dinilai Lebih Baik Bagi Kondisi Ekonomi Indonesia

Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara sebanyak 74,71 juta atau 58,84% dari total suara yang masuk. 

Mengingat pasangan Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo sudah mengumpulkan lebih dari 50% suara, maka kemungkinan besar tak akan ada Pilpres putaran kedua. 

Lembaga Pemeringkat Fitch Ratings menilai, tak adanya Pilpres putaran kedua akan cukup memberi dampak positif dalam jangka pendek. 

Dari laporannya, lembaga tersebut bilang dengan Pilpres satu putaran, maka akan mengurangi ketidakpastian politik yang muncul akibat proses pemilihan umum. 

Bila menilik pola musiman, memang biasanya pada saat proses pergantian pemimpin, para investor maupun pebisnis akan menahan ekspansinya, sembari menunggu hasil. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga mengungkapkan, ketidakpastian politik yang terjadi memang menahan realisasi penanaman modal asing (PMA). 

“Para investor ini masih wait and see, terkait perkembangan politik. Bagaimana pemerintah baru yang akan memimpin Indonesia?” ujar David kepada Kontan.co.id, belum lama ini. 

Baca Juga: Fitch: Hubungan Erat dengan Jokowi Akan Permudah Prabowo Bangun Koalisi Lebih Luas

Dan meskipun kemungkinan akan satu putaran, ada hal lain juga yang diperhatikan oleh para penanam modal, yaitu kebijakan program, strategi pemerintahan dan ekonomi ke depan, bahkan juga terkait dengan orang-orang dalam kabinet. 

Terkait dengan program dan kebijakan, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan investor. 

Seperti, rencana pembiayaan pemerintah ke depan, arah kebijakan fiskal, bahkan hingga pembangunan infrastruktur, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .