KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan grafik transaksi kurs cenderung melemah dalam jangka Panjang. Maka ia mendorong agar nilai tukar rupiah bisa berada di level Rp 15.900 per dolar AS atau lebih rendah dari target pemerintah alam RAPBN 2025 yaitu Rp 16.100 per dolar AS. Said mengatakan persoalan nilai tukar rupiah selama ini selalu membuat pening. Hal itu didirong dari grafik transaksi kurs yang dalam jangka Panjang cenderung melemah. Meski begitu penguatan rupiah bisa terjadi apabila pemerintah melakukan transformasi dalam pengelolaan produk ekspor agar memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pada saat yang sama kebijakan moneter juga berperan untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah. "Kami yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, menguatnya investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat," ungkap Said dalam rapat kerja pemerintah, Selasa (27/8).
Pimpinan Banggar DPR: Persoalan Nilai Tukar Rupiah Selalu Buat Pening
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan grafik transaksi kurs cenderung melemah dalam jangka Panjang. Maka ia mendorong agar nilai tukar rupiah bisa berada di level Rp 15.900 per dolar AS atau lebih rendah dari target pemerintah alam RAPBN 2025 yaitu Rp 16.100 per dolar AS. Said mengatakan persoalan nilai tukar rupiah selama ini selalu membuat pening. Hal itu didirong dari grafik transaksi kurs yang dalam jangka Panjang cenderung melemah. Meski begitu penguatan rupiah bisa terjadi apabila pemerintah melakukan transformasi dalam pengelolaan produk ekspor agar memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pada saat yang sama kebijakan moneter juga berperan untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah. "Kami yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, menguatnya investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat," ungkap Said dalam rapat kerja pemerintah, Selasa (27/8).