KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta ada evaluasi dan perbaikan tata kelola progam Makan Bergizi Gratis (MBG) usai pergantian pimpinan baru di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, tiga pimpinan BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung dicopot dari jabatannya. Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Selain itu, posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari.
Baca Juga: Kejagung Geledah Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana DPR turut mengapresiasi pergantian pimpinan lembaga baru ini. Menurutnya pemerintah telah membuktikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dalam pelaksanaan program MBG. "Nah sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dini dilakukan menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat dan penerima manfaat," kata Dasco di Gedung DPR RI, Selasa (2/6/2026) malam. DPR sendiri berharap pergantian ini tidak menghambat pelayanan MBG yang sudah berjalan. DPR juga meminta pergantian ini bisa memaksimalkan pelaksanaan program terutama di daerah 3T. Lebih lanjut, Dasco menilai pergantian ini lebih karena pemerintah ingin ada perbaikan tata kelola, dan penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. "Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang memang harus dibenahi berdasarkan catatan pemerintah," urai Dasco.
Baca Juga: Pelemahan Rupiah dan Imported Inflation Bikin Neraca Perdagangan Berpotensi Tertekan Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan presiden dalam perombakan pimpinan BGN ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prasetyo juga mengklaim bahwa perombakan ini lahir setelah melalui proses
monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun terakhir. Prasetyo mengatakan BGN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, lembaga tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat serta koordinasi lintas sektor yang efektif. "Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif dan kepemimpinan yang mampu memastikan semua program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
